DPRD Sumedang Minta Bupati Efektfikan Anggaran Rp58 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi

by -20 views
DPRD Sumedang Minta Bupati Efektfikan Anggaran Rp58 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi
DPRD Sumedang Minta Bupati Efektfikan Anggaran Rp58 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi

DPRD Sumedang Minta Bupati Efektfikan Anggaran Rp58 Miliar untuk Pemulihan Ekonomi – DPRD Kabupaten Sumedang meminta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk mengefektifkan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp58 miliar, untuk pemulihan ekonomi. Pasalnya, dampak wabah pandemi virus Corona tersebut menyebabkan angka kemiskinan di Sumedang meningkat.

Kondisi itu bertolak belakang dengan program Pemkab Sumedang yang justru sedang berjuang menurunkan angka kemiskinan.

Dony Ahmad Munir sebelumnya menargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan rata-rata 0,8% sampai 1% setiap tahunnya, dibanding tahun-tahun sebelumnya hanya 0,5% per tahun.

“Memang betul. Dengan adanya wabah Covid-19 ini, angka kemiskinan bukannya menurun, malah sebaliknya naik. Oleh karena itu, anggaran untuk Covid-19 Rp58 miliar ini, tak hanya digunakan untuk rescue (penanganan) wabah virus Corona saja, melainkan untuk pemulihan ekonomi juga supaya angka kemiskinan tidak terus merangkak naik,” ujar Anggota DPRD Sumedang Dudi Supardi di Sumedang, Minggu 13 September 2020.

Menurut dia, penggunaan anggaran Rp58 miliar untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sudah disepakati antara DPRD dengan Pemkab Sumedang. Anggaran sebesar itu, dinilai cukup untuk pemulihan ekonomi dampak Covid-19 tahun ini.

Terlebih penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak Corona, tak hanya bersumber dari APBD Sumedang saja, dibantu juga dari bantuan provinsi dan pusat.

“Memang Bappppeda akan memprioritaskan APBD murni 2021 untuk recovery ekonomi. Akan tetapi, dikarenakan kenaikan angka kemiskinan sudah terjadi sekarang ini, sehingga pemulihan ekonominya harus dimulai dari sekarang. Anggarannya dari Rp58 miliar itu,” ujar Dudi.

Ia mengatakan, mengingat angka kemiskinan sekarang meningkat dampak Covid-19, sehingga DPRD mendorong bupati untuk mengubah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Hal itu, terkait pencapaian target penurunan angka kemiskinan 0,8-1% per tahun. Sebab, di masa wabah pandemi Covid-19 ini, target penurunan angka kemiskinan tidak mungkin tercapai.

“Jangan sampai di akhir tahun, target kinerja bupati tidak tercapai gara-gara angka kemiskinannya malah meningkat dampak Covid-19 ini,” tuturnya.

Lebih jauh Dudi menjelaskan, upaya lainnya untuk memulihkan kondisi ekonomi warga sekaligus bisa mengerem melonjaknya angka kemiskinan, yakni dengan mengembalikan anggaran Rp 161 miliar untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di dinas dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Anggaran sebesar itu, awalnya untuk dana tambahan penanganan Covid-19 hasil refocussing anggaran dari semua dinas dan SKPD.

 

Baca Juga :  Polsek Jatinangor Bagikan Puluhan Paket Beras Khusus Ojek Terdampak Covid-19

 

“Nah sekarang, anggaran itu dikembalikan lagi ke dinas dan SKPD,” ucapnya.

Ketika program dan kegiatan di dinas dan SKPD kembali berjalan, lanjut dia, diharapkan kondisi perekonomian akan berangsur-angsur pulih. Berlangsungnya kembali berbagai program dan kegiatan di dinas dan SKPD, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dampak positif turunannya, bisa memperbanyak uang yang beredar di masyarakat.

“Sesuai arahan pemerintah pusat, sekarang harus banyak uang yang beredar di masyarakat. Dengan banyaknya uang beredar di masyarakat, perekonomian akan berjalan lagi. Upaya tersebut, guna mencegah terjadinya resesi ekonomi nasional dampak Covid-19, termasuk di Kab. Sumedang,” kata Dudi.

 

 

 

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/