Gedung Unpad Pangandaran Mulai Dibangun Januari 2018

by -188 views

 Pembangunan gedung Universitas Padjadjaran (Unpad) Pangandaran akan mulai dibangun Januari 2018. Gedung itu akan dibangun dengan dana Rp 43 miliar di atas lahan seluas 33 hektare.

Rencana itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) antara Unpad, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Riset, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad, Keri Lestari Dandan mengatakan, masterplan dan DED untuk tahap awal sudah dipaparkan melalui forum FGD bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Provinsi Jawa Barat.

“Pada awal 2018, pembangunan gedung Unpad Pangandaran sudah mulai dilakukan,” ungkap Keri usai menghadiri rapat di Hotel Pantai Indah Timur, Jumat 8 Desember 2017.

Besaran hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan gedung Unpad Pangandaran, kata Keri senilai 43 miliar. Meski demikian, dari nilai itu, belum ditentukan untuk bangunan apa saja yang akan dibangun untuk Unpad Pangandaran.

“Yang paling utama kita akan membangun ruang perkuliahan dan ruang administrasi. Sekarang, untuk kegiatan perkuliahan masih pinjam sementara di gedung SD yang berada di Desa Cikembulan,” ujarnya.

Keri mengatakan, untuk ajaran baru besok dari 205 jumlah mahasiswa saat ini akan bertambah, namun dirinya belum bisa mengatakan apakah ada program studi (prodi) yang akan ditambah dari sebelumnya. 

Seperti diketahui, di Unpad Pangandaran saat ini sudah ada lima prodi yakni prodi Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Administrasi Bisnis, dan Ilmu Komunikasi.

Masalah lahan

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, rapat ini merupakan FGD rencana pembangunan Unpad Pangandaran untuk mengevaluasi tahun 2017 dan persiapan untuk tahun 2018 untuk pembangunan gedung Unpad di Desa Cintaratu Parigi seluas 33 hektare.

“Tahun 2017 untuk master plan dan DED kan sudah selesai termasuk hibah dari provinsi senilai Rp 43 miliar sudah ada. Tinggal persoalan tanah dalam proses tukar menukar antara lahan bersertifikat milik pemda dan lahan bersertikat milik desa,” ungkapnya. 

Dari proses tukar menukar lahan tersebut menurut Jeje, ada tahapan penaksiran, dan itu harus melalui proses lelang. Dan proses lelangnya kata Jeje, besok sudah tayang dalam jangka waktu 20 hari dan teken kontraknya pada Januari awal. Maka lahan desa dan pemda diserahkan ke Kementerian, lalu diserahkan melalui hibah. 

“Tentunya harus ada persetujuan dari pak Gubernur. Dan itu akan saya kawal langsung, bersamaan dengan itu pihak Unpad dari nilai Rp 43 miliar juga melakukan upaya pengadaan barang dan jasa,” ujarnya

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com