Gubernur Jabar Diminta Tunda Penetapan UMK 2015

by -90 views

Jatinangorku.com – Kalangan DPRD Jabar meminta Gubernur Jawa Barat untuk menunda penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 pada 21 November 2014 mendatang. Hal itu disebabkan dengan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Kalau BBM naik kebutuhan masyarakat juga akan naik. Artinya KHL harus dhitung ulang oleh kawan-kawan buruh dan dewan pengupahan. Itu membutuhkan waktu, kami meminta ke Pak Gubernur untuk menunda penetapan UMK,” ucap anggota komisi 3 DPRD Jabar, Sunatra, Selasa (18/11/2014).

Kalangan DPRD sendiri, lanjut Sunatram sudah melakukan pembahasan rencana penetapan UMK. Kenaikan BBM ini tentu akan berdampak pada peningkatan total UMK di setiap masing-masing kabupaten/kota.

“Kita sudah membahas dengan anggota dewan lainnya terkait dampak kenaikan BBM akibat penetapan UMK ini. Tentu KHL harus dikaji kembali,” kata dia.

Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan, saat ini belum seluruh kabupaten/kota menyerahkan laporan UMK 2015. Padahal, seharusnya laporan tersebut sudah disampaikan ke provinsi pada 7-8 November lalu.

“Yang masuk baru 14 (kabupaten/kota) dari kawasan timur, 13 yang belum masuk,” kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa (18/11/2014).

Pria yang akrab disapa Aher ini berharap tidak ada revisi hasil UMK setelah dinaikannya harga BBM bersubsidi. Tak hanya itu, dewan pengupahan di masing-masing kabupaten/kota harus sudah mengantisipasi kenaikan tersebut saat melakukan survei kebutuhan hidup layak.

“Penetapan UMK di Jabar tidak mengalami pengunduran,” jelas dia.

Sementara itu, di halaman Gedung Sate, massa dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jabar melakukan unjuk rasa. Mereka menuntut kenaikan UMK di Kota Bandung menjadi Rp 3,3 juta pada 2015. Tahun 2014 sendiri Bandung memiliki UMK Rp 2 juta.

“Kalau UMK kita tidak Rp 3,3 juta, sakitnya tuh di mana?, Di sini,” teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Koordinator Wilayah KASBI Jabar, Sutaryanto meminta kenaikan BBM yang diputuskan Presiden Jokowi semalam tidak seimbang dengan apa yang dirasakan buruh sekarang.

“BBM sudah naik 30 persen, buruh minta 10 persen. Itu tidak seimbang dengan apa yang dirasakan buruh,” tutur dia.

Kenaikan BBM, tutur Sutaryanto, betul-betul memberatkan bagi kaum buruh.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/