Hadiah Rp 1 M Bagi Pelapor Calo CPNS

by -36 views

Hadiah Rp 1 M Bagi Pelapor Calo CPNS

Jatinangorku.com – Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan menegaskan, pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Jabar harus terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk aksi percaloan. Ia pun menjamin pelaksanaan CPNS di Jabar bebas percaloan.

“Kalau ada praktik percaloan dengan menawarkan menjadi PNS dan harus membayar sejumlah uang, itu bohong. Catat dan laporkan saja kepada saya,” ungkap Heryawan kepada wartawan di sela-sela pembukaan Olimpiade Sains Nasional di Sasana Budaya Ganesha, Jln. Tamansari, Kota Bandung, Selasa (3/9). 

Heryawan pun mendukung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Azwar Abubakar yang siap memberikan hadiah Rp 1 miliar bagi masyarakat yang berani membuktikan aksi percaloan dalam seleksi CPNS tahun ini.

“Bagus, saya mendukung, sangat efektif. Di Jawa Barat sudah efektif, pokoknya kalau di Jawa Barat harus seperti itu, ya laporkan saja, saya sepakat,” tegasnya. 

Untuk menghasilkan lulusan CPNS yang baik dan menghindari proses percaloan, menurut Heryawan, di Jabar pemprov memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi dalam rekrutmen CPNS. Selama ini pemprov bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad). 

“Tapi sejak 2011 hingga 2013 kita moratorium, tidak membuka CPNS. Kalau 2014 dibuka lagi, kita akan selalu gunakan kampus demi menjaga integritas dan tidak ada KKN,” ujar Heryawan,

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, M. Solihin menegaskan, masyarakat jangan percaya terhadap oknum atau siapa pun yang menawarkan untuk menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang. Sebab dalam prosesnya tidak seperti itu.

Masih adanya masyarakat yang percaya pada praktik percaloan ini karena minimnya pemahaman terkait proses rekrutmen CPNS. Oleh karena itu, pihaknya terus memberikan pemahaman melalui sosialisasi intensif. Tidak hanya kepada pemerintah kabupaten/kota, sosialisasi pun dilakukannya melalui media.

“Kita minta seluruh PNS untuk mensterilkan diri. Artinya, mereka harus menjelaskan pada masyarakat jika sistem percaloan itu tidak ada,” kata Solihin. Diakuinya, ia tidak pernah mendapati laporan adanya PNS, khususnya di lingkungan Pemprov Jabar yang dituding sebagai calo CPNS.

Namun begitu, ia pernah mendapati laporan mengenai oknum masyarakat yang mengatasnamakan PNS dan mengaku-ngaku kenal dekat sejumlah pejabat di lingkungan BKD Jabar. Oknum tersebut menjanjikan korban bisa lolos seleksi CPNS.

Menurutnya, dalam waktu dekat, ia akan mengumpulkan seluruh BKD kabupaten/kota untuk menyosialisasikan proses seleksi CPNS, termasuk meminta mereka mencegah aksi-aksi percaloan.

Sumber : http://klik-galamedia.com