Hansip Sudah Menjadi Pranata Sosial Masyarakat

by -108 views

Jatinangorku.com – Sejumlah kalangan tidak menyetujui keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghapus organisasi Pertahanan Sipil (Hansip) per 1 September 2014. Pencabutan wewenang Hansip tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014.

Peraturan itu mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Hansip dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat (Wakamra) dalam rangka penertiban pelaksanaan sistem Hankamrata.

Dalam peraturan itu diputuskan bahwa Hansip dan Wakamra, dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Program Studi Sosiologi Universitas Padjadjaran (Unpad), Wahyu Gunawan mengaku sangat menyesalkan. Pasalnya, keputusan tersebut dikeluarkan begitu saja secara sepihak dan adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat.

“Hansip dan Kamra itu di mata pemerintah adalah pranata yang tujuannya ke pertahanan negara. Tapi, setelah melalui proses panjang, Hansip ini menjadi pranata masyarakat di bidang pertahanan,” kata Wahyu saat ditemui “GM” di Unpad, Jumat (26/9).

Dalam perspektifnya, pranata adalah sebuah norma dan nilai-nilai yang memosisikan Hansip dan Kamra sejak awal dibentuk menjadi pranata untuk ketahanan sebuah negara dari lawan-lawannya.

“Dulu memang Kamra lengkap dengan senjata, tapi kemudian karena tidak ada lawan dihapuskan. Tapi, Hansip mulai melebur di dalam diri masyarakat karena masyarakat merasa terbantu,” ujarnya.

Memang, imbuhnya, Hansip tidak secara langsung dalam eskalasi yang besar bisa menjadi kekuatan militer atau pertahanan, karena memang ada pembanding yaitu TNI dan kepolisian.

“Kalau dinilai sudah tidak efektif, dalam pengertian yang mana dulu? Apa karena tidak ada lawan atau tidak efektif dalam ketahanan suatu negara? Karena, Hansip itu kan kini sudah jadi pranata masyarakat untuk mempertahankan masyarakat itu sendiri,” terangnya.

Komunikasi

Keputusan ini, lanjutnya, karena kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang ia sebut sebagai ketahanan sosial, bukan ketahanan militer atau pertahanan negara.

Ia juga menilai Hansip sudah menjadi tulang punggung ketahanan masyarakat. Akan menjadi alasan yang tidak tepat jika Hansip dinilai tidak efektif, sehingga dihilangkan begitu saja.

“Memang pemerintah tidak akan merasa dirugikan, tapi masyarakat sangat dirugikan. Ada dua alternatif, silakan dibubarkan, tapi jangan larang masyarakat ketika memakai konsep Hansip.,” ujar Wahyu.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/