Hindari Bencana, Program Pembangunan Harus Menyertakan Dampak Lingkungan

by -35 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan para kepala daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) enam bulan setelah mereka terpilih.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyatakan dalam penyusunan tersebut mereka harus menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan dampak dan wawasan lingkungan sebagai pakem utamanya.
Deddy menjelaskan, KLHS bisa dimulai dari penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) masing-masing daerah. Sehingga nantinya pembangunan tidak dilakukan sembarangan dan tanpa improvisasi yang dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup masyarakat.
“Sebab kalau kita lihat pertumbuhan di Jawa Barat tertinggi yang akan menciptakan pertumbuhan penduduk tertinggi juga. Pasti, ada gula ada semut. Nah kalau kita tidak melakukan KLHS secara menyeluruh di Jawa Barat maka akibatnya bencana,” kata Deddy kepada wartawan usai membuka Rakor LHKS di kantor Bappeda Jabar, Bandung, Selasa (18/4/2017).
“Itu sudah enggak bisa dipungkiri. Sekarang udah kelihatan kan bagaimana ekosistem kita rusak kalau hujan segera kebanjiran, dan kalau musim kekeringan lebih dulu,” tambahnya.
Bencana seperti itu, Si Nagabonar melanjutkan, terjadi akibat pertumbuhan manusia tidak berimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
Jika pemerintah provinsi dan daerah tidak bersama-sama melakukan kajian lingkungan hidup strategis untuk pembangunan berkesinambungan, maka menuai bencana yang semestinya dapat dicegah.
“Itu sebabnya kita libatkan pemerintah kabupaten/kota karena mereka yang melakukan pembangunan di daerah-daerah. Kalau tidak ada komitmen dari pemerintah kabupaten/kota, saya kira akan sulit,” kata Deddy.
Tahun 2017 Jawa Barat menggelar tiga pemilihan kepala daerah yaitu di Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Deddy mengatakan Pemprov Jabar akan terus mengawal penyusunan RPJMD ketiga wilayah tersebut sampai sekitar bulan September termasuk apakah memasukkan KLHS di dalamnya atau tidak.
Jika suatu daerah tidak mempertimbangkam KLHS dalam RPJMD-nya maka yang bersangkutan akan diberi peringatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
“Tahun depan ada 16 kepala daerah yang wajib menyusun, sekarang ada tiga. Ini perintah. Sehingga nanti ada peta yang jelas di RPJMD masing-masing tentang bagaimana pengendalian pemanfaatan lingkungan,” ujar Deddy.