Honorer K2 Sumedang Desak Pemerintah untuk Revisi UU tahun 2014

by

Ratusan anggota Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Kabupaten Sumedang, mendesak pemerintah merevisi Undang – Undang (UU) tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN).

Menurut keluhan para honorer di Kabupaten Sumedang, tenaga honorer K2 yang telah lama berkarir, UU tahun 2014 sama sekali tidak berpihak bagi mereka menjadi calon pegawai negeri sipil (PNS).

 

Ketua FHK2, Eni Rukayah, mengatakan, dalam UU tersebut dituangkan sebuah aturan memberatkan, yakni tenaga honorer yang mengikuti proses CPNS, berusia maksimal 35 tahun.

“Di Kabupaten Sumedang, ada 9000-an honorer dan separuhnya berusia di atas 35, ini seakan tidak menjadi kesempatan bagi kami menjadi CPNS,” kata Eni saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Sumedang, Jalan Suriaatmaja, Senin (1/10/2018).

Ia menyebut, UU tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dianggap mendikotomikan para honorer yang berusia di atas 35 dan kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera, seakan terhalang karena UU tersebut.

“Yang berusia di atas 35, memiliki pengalaman lebih dalam mengabdi kepada negara dan masyarakat. Beberapa dari kami juga sudah bekerja dari tahun 90-an,” katanya.

Wati Kurniati (38), salah seorang honorer guru, mengatakan, UU tahun 2014 yang dibuat oleh pemerintah dianggap menjadi sebuah tembok penghalang bagi honorer K2 untuk memperoleh kesejahteraan.

“Upah yang saya terima selama mengajar tak lebih dari 300 ribu setiap bulannya. Secara logika, itu sangat tidak masuk akal,” katanya.

Wati berharap, turunnya ke jalan para guru untuk melakukan aksi, diharapkan pemerintah segera melakukan revisi agar para honorer yang telah mengabdi memiliki kesempatan sama dengan mereka di bawah usia 35.

“Masa saya harus terus mogok kerja demi memperjuangkan hak saya, kasihan anak didik saya, ditelantarkan karena gurunya dicurangi,” katanya.

 

 

 

Sumber : http://jabar.tribunnews.com