Implementasi UU Desa No. 6/2014 BPK “Tidak Keluar Dari Koridor yang Ditentukan”

by -17 views

Jatinangorku.com – Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat, R. Cornell Syarief Prawiradiningrat M.M., didampingi Camat Jatinangor Asep Aan Dahlan mengatakan, penyelenggara desa harus mampu mengelaborasi masing-masing tugas, hak dan kewajiban. Sehingga begitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diimplementasikan tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan.

Terkait dengan UU Desa tersebut, kata Cornell, kepala desa punya wewenang memegang kekuasan pengelolaan keuangan dan aset serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja.

“Fungsi itu harus diketahui sepenuhnya,” kata Cornell disela-sela diskusi UU tersebut di Kampus Unpad Jatinangor, Kamis (30/10/2014).

Menurutnya, kucuran anggaran yang besar akan mendapatkan perhatian besar dari unsur BPK. Karena itu, BPK berwenang mengawasi dan mengaudit penggunaan uang negara.

Ia pun menghimbau, aparat desa harus mengerti makna pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.

“Dalam pelaksanaan penggunaan uang kucuran tersebut tidak terjadi kesalahan,” harapnya.

Menurutnya, terjadi tindak korupsi tak hanya dalam bentuk menyelewengkan uang negara.

“Tapi juga bisa terjadi karena kesalahan administratif,” ucapnya.

Menurutnya, terjadinya dugaan korupsi terkait UU Desa itu, di antaranya terjadi kesalahan administrasi.

“Kesalahan itu menimbulkan terjadinya laporan pertanggung jawaban yang salah,” katanya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/