Ini Hasil Verifikasi BPKP tentang Jatigede

by -36 views

Ini Hasil Verifikasi BPKP tentang Jatigede

Jatinangorku.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang mempublikasikan hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang warga Jatigede yang terkena dampak sosial akibat pembangunan Waduk Jatigede yang dilakukan selama tiga bulan.

Dari hasil verifikasi, ternyata ada 4.514 Kepala Keluarga (KK) yang memiliki hak relokasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 15 Tahun 1975.

Sisanya, 6.955 KK yang tidak mempunyai hak relokasi namun dapat disebut terdampak sosial.

Penduduk yang dinyatakan berhak direlokasi bakal mendapat kompensasi dari pemerintah. Sementara penduduk lainnya diserahkan penanganannya ke Satker Jatigede.

Hasil verifikasi ini sudah ditandatangani Bupati Sumedang Ade Irawan dan Perwakilan BPKP Jawa Barat di Bandung, Kamis (10/7/2014).

“Hasil verifikasi sudah diterima bupati dan sebagai leading sektor kependudukan maka kami mempublikasikan hasil verifikasi tersebut,” kata Kepala Disdukcasip Kabupaten Sumedang Dadang Sukma, Jumat (11/7/2014).

Seluruh data penduduk hasil verifikasi akan diserahkan ke Satker Jatigede.

“Hasil verifikasi tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu KK yang memiliki hak relokasi dan KK yang dikatagorikan sebagai penduduk lainnya dan berdampak sosial. Nanti yang memutuskan hasil verifikasi ini di Satker Jatigede,” lanjut Dadang.

Verifikasi ini harus dilakukan mengingat Waduk Jatigede akan segera digenang namun hingga kini belum ada penyelesaian masalah warga yang terkenda dampak. Ribuan KK menanti direlokasi dan mendappat ganti rugi.

Namun, pembangunan yang terbengkalai membuat masalah baru yaitu banyaknya warga yang mengaku harus mendapatkan gantu rugi. Berbagai cara dilakukan warga agar mendapat ganti rugi. Sayangnya, masalah ini dibiarkan terus berkembang.

Ketika akan digenangi akhir tahun lalu, pemerintah menunjuk BPKP untuk melakukan verifikasi atas warga Jatigede agar mempunyai kepastian hukum sehingga pemerintah dapat membayarkan ganti rugi tersebut.

Sejauh ini, pemkab Sumedang akan menunggu keputusan Satker Jatigede atas semua data penduduk ini.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/