Ini Laporan Kinerja Ahmad Heryawan Selama 5 Tahun Jadi Gubernur

by -26 views

Daya saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua nasional. Posisi ini melonjak dari rangking kelima pada 2013 lalu. Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017. Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat ini terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223.000 izin dari sebelumnya 39.029 izin. 

“Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat sehingga posisi Jabar kini jadi nomor dua nasional untuk indikator daya saing. Pendapatan asli daerah pun melonjak dari Rp 12,4 triliun pada 2013 menjadi Rp 18,3 triliun pada 2017,” ujar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2013-2018 dalam sidang paripurna DPRD Jabar, Senin 19 Maret 2018.

Pencapaian kinerja ini, kata dia, merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak tahun anggaran 2013 hingga akhir tahun anggaran 2017.

Pendapatan asli daerah ini diiringi pula dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar. Pada 2013 APBD Jabar sebesar Rp 17,38 triliun dan pada akhir pelaksanaan RPJMD yaitu 2017, meningkat menjadi Rp 32,19 triliun. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada 2013 sebesar Rp 18,40 trilun dan pada 2017 meningkat secara signifikan yaitu sebesar Rp 32,56 triliun.

“APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya tersebut, dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang urusan,” ujar Ahmad Heryawan.

Beberapa indikator yang ditunjukkan Aher adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29% atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19%. Laju inflasi juga dapat dikendalikan sebesar 3,63% atau lebih rendah dibanding laju inflasi nasional sebesar 3,61%.

Demikian juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga konstan yang mencapai Rp 27,96 juta atau meningkat sebesar Rp 19,43 juta dibanding 2013 sebesar Rp 8,53 juta. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga bruto mencapai Rp 37.18 juta pada 2017 atau meningkat sebesar Rp Rp 13,58 juta dibanding 2013 yang mencapai Rp 23,60 juta.

 

Bidang pendidikan dan kesehatan

Di bidang pendidikan, juga terjadi peningkatan. Pada 2013, indeks pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Demikian juga dengan angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun yaitu dari 11,81 pada 2013 menjadi 12,76 tahun pada 2017. Sedangkan angka partisipasi kasar sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada 2013-2014 menjadi 81,25 persen pada 2017-2018.

“Itulah keberhasilan bidang pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” kata Aher. 

Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018 telah direalisasikan Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA rata-rata sebanyak 1.712.498 siswa setiap tahun; pembangunan ruang kelas baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA negeri, swasta, dan pesantren sebanyak 12.243 unit. Jumlah ini telah melampaui target janji gubernur sebanyak 10.000 unit.

Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, telah dibangun sebanyak 866 RKB bagi perguruan tinggi swasta dan direalisasikan beasiswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Selain itu, juga diberikan beasiswa kepada keluarga atlet, guru, dan mahasiswa berperestasi sebanyak 484 Orang dengan keseluruhan biaya beasiswa sebesar Rp 61,49 triliun.

Untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan, dialokasikan pembiayaan sebesar 10% dari APBD. Dengan penganggaran itu, banyak hal telah dicapai di antaranya jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi mencapai 298 puskesmas serta rumah sakit yang sudah terakreditasi mencapai 87 unit. Rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai 88 rumah sakit, dan penduduk dengan jaminan kesehatan mencapai 71,62%.

 

Iklim usaha

Sedangkan untuk peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, Heryawan menjelaskan, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01% pada 2013 menjadi 63,34% pada 2017. Laju pertumbuhan ekspor pun meningkat dari 5,5% pada 2013 menjadi 13,42% pada 2017.

Sedangkan nilai investasi penanaman modal asing (PMA) meningkat dari Rp 93,5 triliun menjadi Rp 162,7 triliun. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) meningkat dari Rp 26,2 triliun menjadi Rp 94,05 triliun pada 2017.

“Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam penanaman modal asing. Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74%, dengan rata-rata terjadi peningkatan nilai investasi sebesar 14,9% setiap tahunnya,” urai gubernur.

Tidak hanya itu, selama kurun 2013-2017, Pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Jumlah ini melampaui janji gubernur untuk menciptakan 100.000 wirausaha baru di Jabar.

Daya beli masyarakat pun meningkat dari Rp 6,41 juta menjadi Rp 10 juta lebih pada 2017 seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja. Ini melampaui janji gubernur yang akan menciptakan 2 juta lapangan kerja. Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja ini, tingkat pengangguranterbuka pun turun dari 9,22% pada 2013 menjadi 8,22% pada 2017.

Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61% pada 2013 menjadi 7,83% pada 2017.***

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com