Inspektorat Diminta Awasi Pungli

by -82 views

Bupati Sumedang Eka Setiawan mengintruksikan kepada kantor Inspektorat Kabupaten Sumedang untuk memantau sekaligus mengawasi kemungkinan terjadinya praktik pungutan liar (pungli) di dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di lingkungan Pemkab Sumedang.

Pengawasan dinilai perlu dintensifkan di dinas yang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disduk Capil) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Sumedang. Sebab, dinas tersebut dinilai rawan pungli

“Untuk membentuk tim saber (sapu bersih) pungli di lingkungan Pemkab Sumedang, saya masih timbang-timbang dulu. Akan tetapi, saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memantau kemungkinan terjadinya pungli,” ujar Bupati Sumedang Eka Setiawan usai “Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang tahun 2016” di Islamic Center, Jalan Kutamaya Sumedang, Senin, 31 Oktober 2016.

Menurut dia, Inspektorat harus mewaspadai dinas dan SKPD yang tugasnya terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti BPMPT, Disduk Capil serta Disdikbud Kabupaten Sumedang. Pasalnya, ketiga dinas itu dinilai rawan pungli. “Saya juga sudah meminta kepada para pegawai di jajaran Disdikbud untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas dan harus sesuai aturan,” kata Bupati Eka

Ia tak memungkiri sudah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait pungli di sejumlah dinas dan SKPD. Akan tetapi, laporan itu harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. “Terlepas benar tidaknya laporan itu, apabila ada oknum pegawai yang terbukti melakukan pungli, akan diberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang, Sonson M Nurikhsan tak menampik bahwa dinasnya termasuk salah satu dinas rawan pungli. Akan tetapi, hingga kini tidak ada praktik pungli di lingkungan dinas yang dipimpinnya itu. “Tidak ada, dan tidak boleh ada pungli. Seandainya ada info pungli, jangan sampai tertangkap tangan. Mudah-mudahan, kerawanan terjadinya pungli di dinas kami bisa seterusnya terantisipasi,” katanya.

Ia mengatakan, dirinya mengakui menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pungli di lingkungan Disdikbud. Akan tetapi, laporan itu perlu ditindaklanjuti dengan mengecek kebenarannya, sekaligus melakukan pelarangan. Dugaan punglinya, yakni penjualan buku LKS (lembar kerja siswa). Sebab aturannya, pihak sekolah atau guru tidak boleh memperjualbelikan buku LKS kepada siswa.
“Sudah menjadi tugas guru memberikan tugas kepada muridnya, tanpa memperjualbelikan buku LKS. Jadi, dilarang memperjualbelikan buku LKS. Jika ada pihak sekolah dan pelaksana pendidikan yang terbukti melakukan pungli, akan dikenakan sanksi kedisplinan pegawai, ” ujar Sonson.

Ditanya pungutan uang bangunan sekolah, iuran siswa untuk membangun ruang kelas baru bahkan membuat pagar sekolah yang disetujui komite sekolah, Sonson mengatakan, pungutan itu tidak termasuk pungli asalkan kesepakatannya dituangkan dalam hasil musyawarah bersama. Selain itu, pembiayaannya pun harus dituangkan dalam Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS).

“Kalau tertuang dalam RAKS, berarti pungutan biaya itu sudah disepakati semua pihak. Bahkan bupati juga sudah merekomendasikan berbagai pembiayaan yang dituangkan dalam RAKS tersebut. Jadi, pungutan biaya itu sah jika tercantum dalam RAKS. Sebaliknya, kalau di luar RAKS, berarti pungli,” ucap Sonson