Inspektorat Sumedang Temukan Kelebihan Penggunaan Dana Desa

by -95 views

Inspektorat Sumedang Temukan Kelebihan Penggunaan Dana Desa Inspektorat Kabupaten Sumedang menemukan sejumlah kesalahan administrasi pada penggunaan Dana Desa hingga menimbulkan  kelebihan anggaran. Namun demikian, kelebihan anggaran tersebut, semuanya sudah dikembalikan lagi oleh kepala desa ke kas desanya masing-masing. Kelebihan anggaran itu, akan dipergunakan kembali untuk membiayai kegiatan lainnya pada perubahan APBDes nanti.  

Dengan pengembalian kelebihan anggaran oleh sejumlah kepala desa itu, sehingga penggunaan Dana Desa oleh 270 desa se-Kabupaten Sumedang, hingga kini aman dan tercegah dari korupsi.  

“Terjadinya kelebihan anggaran akibat kesalahan administrasi itu, hasil  pemantauan dan pengawasan kami  di lapangan. Namun, kelebihan anggarannya semuanya sudah dikembalikan ke kas desa.

Jadi secara umum, penggunaan Dana Desa di Kab. Sumedang, hingga kini aman dan terbebas dari korupsi,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Sumedang, Subagio ketika ditemui di kantornya, Senin 14 Agustus 2017.

Menurut dia,  kesalahan administrasi hingga menimbulkan kelebihan anggaran, seperti halnya ketika pembayaran PPh (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Begitu pula dalam pengerjaan fisik, seperti halnya pembangunan  jalan desa.

Ditemukan, penggelembungan biaya pembelian bahan material. Namun,  kelebihan anggaran yang terjadi di beberapa desa, semuanya sudah dikembalikan ke kas desanya masing-masing. “Kelebihan anggarannya,  akan digunakan lagi untuk kegiatan pembangunan  desa lainnya pada perubahan APBDes nanti,” tutur Subagio.

Dikatakan, pengembalian kelebihan anggaran Dana Desa oleh para kepala desa itu, sebagai bentuk kesadaran dan itikad baik mereka untuk menggunakan Dana Desa supaya  terhindar dari korupsi.  Terlebih terjadinya kesalahan administrasi, karena kelemahan SDM dan ketidaktahuan para kepala desa dalam pencatatannya.

Dalam pengembalian kelebihan anggaran, ada ketentuannya. Dananya harus dikembalikan sebelum LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) selesai dibuat oleh Inspektorat selama 14 hari.  “Disyukuri, para kepala desa yang mengalami kelebihan anggaran, semuanya sudah mengembalikan ke kas desa sebelum pembuatan LHP selesai,” ucapnya.    

Tidak ada korupsi

Selain tidak terjadi korupsi dalam penggunaan dana desa, kata dia, juga tidak ditemukan praktik pungutan liar serta penyalahgunaan Dana Desa. Penyalahgunaan Dana Desa itu, seperti halnya dipakai untuk membiayai acara Hajat Lembur atau pun berbagai acara desa lainnya yang tidak sesuai ketentuan penggunaan Dana Desa . “Kami tidak menemukan pelanggaran seperti itu. Semuanya sudah sesuai juknis dan pengalokasian APBDes,” ujar Subagio

Lebih jauh ia menjelaskan, upaya  pengawasan dan pemantauan oleh Inspektorat dalam  penggunaan  Dana Desa, lebih difokuskan pada upaya pencegahan supaya dalam penggunaannya tidak terjadi korupsi. Tugas lainnya, yakni melakukan pembinaan kepada para kepala desa.

Dari mulai perencanaan, sistem pengelolaan keuangan desa hingga proses penyusunan keuangan desa. Hasil pengawasan dan pemantauan kami di lapangan, semua desa sudah menggunakan Dana Desa sesuai petunjuk teknis. Dana Desanya pun sudah digunakan sesuai alokasi APBDes.

“Kami sudah efektif melakukan pengawasan dan pemantauan Dana Desa.  Ada usulan atau tidak dari masyarakat, kami wajib melakukan pengawasan Dana Desa. Semua desa di Kab. Sumedang sebanyak 270 desa, sudah kami periksa dan audit penggunaan Dana Desanya,” katanya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com