Jabar Bertekad Susul Laporan Kinerja Jateng

by -17 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad menyusul provinsi Jawa Tengah dalam hal Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD). Selama ini peringkat Jabar selalu di bawah Jateng dan Jatim.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terus mendorong seluruh kabupaten/kota di Jabar memiliki LKPPD berpredikat sangat tinggi. Heryawan mengklain saat ini dari 26 kabupaten/kota non Pangandaran sudah memiliki predikat LKPPD sangat tinggi.
“Sekarang (predikat kabupaten/kota) tinggi. Beberapa tahun lalu ada yang sedang. Tinggal 7 daerah lagi belum sangat tinggi. Ini artinya sudah baik,” tutur Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (26/9/2016).
Menurutnya, jika pada tahun ini 26 kabupaten/kota berpredikat sangat tinggi maka Jabar masuk dua besar LKPPD dengan predikat AA bisa tercapai. Pria yang akrab disapa Aher ini menargetkan seluruh kabupaten/kota sangat tinggi.
“Jika seluruhnya sangat tinggi, maka Jabar bisa menggeser posisi Jawa Tengah dari posisi nomor 2,” ucapnya.
Hal tersebut sangat memungkinkan. Pada tahun ini dalam LKPPD yang dinilai Kementerian Dalam Negeri kemungkinan bagi Jabar bertahan di posisi 3 besar setelah Jatim atau Jateng, atau masuk ke dua besar.
“Kalau 1 besar [geser Jatim] saya belum berani, karena Jatim selama ini terus bertahan. Mudah-mudahan dengan dukungan kab/kota kita bisa dua besar,” ungkapnya.
Di Jabar sendiri, kata Aher, sudah ada 19 kabupaten/kota yang predikat LKPPD nya sangat tinggi. Daerah tersebut di antaranya adalah Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Bogor dan Kota Cirebon. Lalu ada Kabupaten Bandung Barat, Ciamis, Subang, Garut, Kab.Bandung, Kab.Bogor, Kab.Kuningan, Majalengka, Karawang dan Bekasi.
Sementara Sekretaris Daerah Jawa Barat meminta daerah berkomitmen dalam penyusunan laporan.”Mohon dukungan agar bisa menggeser Jateng dan Jabar menjadi posisi dua,” ujarnya.‎
Menurutnya dari sisi penilaian cukup banyak indikator mencapai 800 item lebih. Bahkan untuk LPPD provinsi mencapai 831 indikator penilaian.
Nilai provinsi disumbang agregator daerah. “Kita akan ‎terus melakukan perbaikan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan memperbaiki peringkat penilaian kinerja pemerintah yang dilakukan Kemendagri ini,” jelasnya.
Menurutnya target dua besar bukan hal yang mudah, karena pihaknya perlu melakukan sejumlah perbaikan agar mampu menembus peringkat dua besar. Beberapa di antaranya terkait program yang dijalankan serta komitmen dari para pimpinan itu sendiri.
“Pertama perencanaan kita sudah mengarah bagaimana untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Kedua, angka-angka yang dilaporkan sebagai indikator kinerja kunci adalah data-data yang valid, yang diverifikasi sesuai dengan fakta dan data di lapangan. Ketiga, komitmen bersama, mulai dari Gubernur, bupati/wali kota,” katanya.