Jabar Dorong Social Safety Net untuk Korban PHK

by -62 views
Jatinangorku.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Jabar mengusulkan konsep ‘Sosial Safety Net’ untuk memberdayakan para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Cara ini pernah diterapkan saat krisis ekonomi tahun 1998.
Kepala Disnakertrans Jabar, Hening Widyatmoko mengatakan jumlah PHK di Jabar terus bertambah seiring perlambatan ekonomi. Jumlah terakhir yang dilaporkan ke Kemenakertrans mencapai 6.000 orang.
“Saat ini kami sedang mengumpulkan data terbaru soal jumlah tenaga kerja yang di-PHK, laporan ini akan disampaikan ke pusat pada 14 Oktober mendatang,” ujarnya kepada wartawan, Senin (5/10/2015).
Dia menjelaskan pihaknya hanya menampung laporan PHK dalam jumlah kecil. Adapun PHK massal dilaporkan langsung ke Kemenakertrans.
Lebih lanjut dituturkannya, PHK massal biasanya dilakukan perusahaan yang terus merugi dalam dua tahun terakhir. Selain itu, kebijakan pemecatan besar-besaran juga dari perusahaan yang relokasi ke daerah lain.
“Di Jabar ada yang melakukan PHK massal,” kata Hening.
Menurutnya, perusahaan yang melakukan PHK dalam jumlah besar berasal dari Majalengka. Namun, jumlahnya masih di bawah 100 orang.
“Mereka bergerak di industri padat karya, namun sulit bersaing sehingga terpaksa tutup,” ucapnya.
Selain di Majalengka, PHK massal juga dilakukan di Kabupaten Bogor. Industri ini bergerak di bidang garmen dan produksi kaus kaki.
Hal ini dilakukan karena akan relokasi ke Kabupaten Cianjur yang notabene punya upah lebih ringan hanya Rp1,7 jutaan atau lebih kecil dibandingkan Bogor yang mencapai Rp2,7 juta.
“Di Kabupaten Bandung juga ada industri yang akan relokasi. Ke depan, banyak investasi yang pindah ke daerah yang upahnya lebih ringan seperti Cianjur dan juga Majalengka,” ucapnya.
Menurut Hening, PHK karena relokasi masih lebih baik karena investasi tidak sampai kabur ke luar negeri.
Namun demikian, pihaknya mengkahwatirkan bagi tenagakerja yang sudah lanjut usia atau sudah berkeluarga. Mereka tidak mungkin ikut pindah ke tempat lokasi baru industri didirikan.
Melihat kondisi tersebut, Disnakertrans Jabar mengusulkan kebijakan Sosial Safety Net atau Jaring Pengaman Sosial. Program ini punya 3 misi, yakni mendorong korban menjadi wirausaha, mendorong korban ke jabatan/posisi yang berbeda, serta mendorong korban ke desa dan menjadi motor perubahan.
Dia mengaku usulan ini telah disampaikan ke Komisi V DPRD Jabar dan diharapkan dapat didukung untuk dilaksanakan pada 2016 mendatang.
“Kebijakan ini perlu dukungan lintas sektoral seperti Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD),” pungkasnya