Jabar Kekurangan Tenaga Kebencanaan

by -79 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih mengalami kekurangan kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan tugas kesiapsiagaan bencana alam. Hal tersebut berbanding terbalik dengan luas wilayah Jabar dan kondisi geografis Jawa Barat yang memiliki tingkat bencana alam yang relatif tinggi.
Hal tersebut diakui oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Alam Dicky Saromi, ia mengakui saat ini pihaknya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh pihaknya untuk melakukan fungsi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang- Undang No 24 Tahun 2007
“Saya rasa SDM saya belum memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitas. Tapi apa yang ada sekarang kita berdayakan supaya mereka betul-betul terampil,” kata dia usai melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana di Gedung Sate, Bandung, Rabu (26/4/2017).
Dicky menyebutkan saat ini petugas yang ada dalam jajarannya cukup sedikit, yaitu yang mendapatkan tugas sebagai unit pusat pengendalian terdiri dari unit reaksi cepat, data informasi dan dukungan kesekretariatan ada 46 orang, sedangkan pendukung aparaturnya kurang lebib 60 orang.
Dia menjelaskan dalam rumus risiko bencana itu adalah semakin tinggi perkalian dari bencana dikalikan dengan kerentanan dibagi kapasitas. Berdasarkan data yang dikantonginya, Jawa Barat memiliki intensitas bencana yang tinggi. Belum lagi kerentanan, meskipun kerentanan diakuinya bukan merupakan ranah kerjanya, namun menjadi perhatian pihaknya,
“Dari sisi kerentanan diakuinya bukan menjadi domainnya BPBD, termasuk bagaimana mengurangi kerentanan tersebut. Misalnya kata dia kerentanan karena penduduk yang sudah banyak dimana-mana, kerentanan karena lingkungan sudah berubah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah peningkatan kapasitas. Kapasitas ini ada tiga yang bisa ditingkatkan. Baik dari kami bpbd, dunia usaha maupun masyarakat. Jadi nantinya ini yang menjadi hal yang strategis yabg prioritas kami lakukan. Termasuk untuk kabupaten kota. Jadi ini akan kita lakukan dalam peningkatan kapasitasnya,” ungkap dia.
Apalagi saat ini lanjut dia di Jabar masih ada lima kabupaten/kota yang belum memiliki BPBD, yaitu Bandung, Depok, Purwakarta, Subang dan Pangandaran. Namun Pangandaran kini tengah mengajukan pembentukan BPBD, sehingga ia mengharapkan pada 2018 mendatang seluruh kabupaten/kota di Jabar memilki BPBD.
“Saya tidak tahu (tidak ada BPBD) juga mungkin ada kajian yang dilakukan tiap daerah. Tapi dari BNPB agar sama nomenklatur. Mereka sudah siap secara organisasi tapi nomenklaturnya ini yang harus (didorong) supaya lengkap dalam penanganan,” imbuh dia.
Sementara itu Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Asep Warlan menyatakan sebuah daerah dengan letak geografis, hydrologis, Geologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana alam seperti Jawa Barat sangat janggal tidak memiliki SDM, Infrastruktur, Teknologi, serta Anggaran yang cukup untuk menangani risiko bencana alam yang bisa kapan saja terjadi. Padahal lanjutnya, amanat tersebut kata dia sudah jelas diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007.
“Agak aneh, ketika uud 2007 keluar tentang kebencanaan, hemat saya dengan pembentukan perda, langsung pembentukan kelembagaan, sudah langsung ada infrastruktur yang disediakan, teknologinya, anggarannya, SDM nya, 10 tahun yang lalu sudah di ingatkan oleh uud itu,” jelas dia.
Dia menuturkan, permasalahan kebencanaan baik dalam segi pencegahan hingga rehabilitasi menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih saat ini diketahui terdapat lima daerah yang belum memiliki BPBD. Hal tersebut tutur dia menambah deretan catatan hitam pemerintah tidak serius dalam menanggapi ancaman bencana alam yang tidak bisa dihindari atau ditolak.
“Ga ada alasan (tidak punya BPBD), apalagi kekurangan dana, atau SDM, karena efek bencana luar biasa, baik korban jiwa atau materil,” kata dia.
Seharusnya menurut Asep, Jawa Barat harus banyak belajar dengan rentetan bencana alam yang terjadi di Jabar. sehingga pembelajaran tersebut harus sudah tertuang dalam aturan ataupun kelembagaan yang menangani permasalahan bencana alam. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Provinsi DIY dan Aceh yang melakukan pembenahan dan penanganan terhadap bencana alam.
“Jogja dan Aceh saya kira bagus penanganannya, karena pengalaman ada bencana, sehingga Jabar layak mencontoh daerah tersebut, baik dalam pemenuhan SDM, infrastruktur, teknologi, mitigasi dan anggaran, itu udah bagus,” pungkas Asep.