Jabar Proyek Percontohan Pencegahan Pungli oleh KPK

by -46 views
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pilot project Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak korupsi dan pungutan liar.
Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya mendapat kunjungan perwakilan KPK. Tim dari lembaga anti rasuah tersebut melihat secara langsung sistem yang diterapkan pemprov dalam melakukan pencegahan aksi korupsi dan pungli.
“Sistem yang diterapkan Pemprov Jabar akan menjadi pilot project bagi provinsi lainnya dalam melakukan pencegahan (korupsi dan pungli),” ujar Iwa di Gedung Sate, Selasa (18/10/2016).
Iwa menjelaskan ada tiga pilot project yang digagas pemprov Jabar dalam mencegah praktik pungli dan korupsi. Ketiga inovasi tersebut akan dipaparkan di hadapan gubernur-gunernur sebagai upaya percontohan yang langsung disupervisi oleh KPK.
Iwa menyebutkan sektor pertama adalah pencegahan dari sisi pendapatan, di mana Jawa Barat sudah mampu menerapkan e-samsat dalam melayani pajak kendaraan bermotor di mana pajak kendaraan 1-5 tahun pembayarannya cukup di Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga dengan demikian cara ini sangat mengurangi secara efektif praktik pungli dan korupsi.
Cara ini merupakan salah satu bahan replikasi yang digunakan KPK untuk melakukan pembinaan dan pencegahan di beberapa provinsi lain.
Kedua adalah penerapan dalam sektor manajemen kepegawaian yang diterapkan pemprov, di mana renumerasi sudah terapkan sejak 2011. Menurut Iwa terlebih dahulu melakukan penghematan besar-besaran terkait pembiayaan, seperti honor, APBD provinsi dan juga kegiatan serta proyek-proyek yang tidak punya hubungan langsung dengan belanja publik. Hasilnya Jabar beberapa Kali mendapatkan apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kemudian yang terakhir, adalah inovasi Jabar dalam melakukan pelayanan perizinan, yang diinisiasi oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nantinya dinas-dinas tersebut akan diminta sebagai narasumber untuk memberikan pemaparannya mengenai inovasi-inovasi tersebut di hadapan Gubernur provinsi lain.
“Tiga inovasi itu akan disosialisasikan kepada setiap kepala daerah untuk upaya pencegahan tindak pungli dan korupsi,” katanya.
Sementara itu pihaknya dan KPK akan melaksanakan MOU penghibahan beberapa software pelayanan publik yang dimiliki pemprov Jabar kepada provinsi lain yang membutuhkan. Pemberian tersebut di bawah supervisi langsung KPK dalam upaya pencegahan praktik pungli dan korupsi.
“Untuk MOU akan dilakukan di Bandung, tinggal nanti kita tunggu jadwal dari Gubernur dan KPK untuk penandatangannya,” pungkasnya