Jabar Targetkan Predikat A

by -27 views

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) mulai mengevaluasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Ini bertujuan mewujudkan aparatur yang bersih, akuntabel, dengan kinerja efektif serta efisien yang mampu memberikan pelayanan terbaik.

Di Jawa Barat, peserta evaluasi AKIP tahun 2016 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 10 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Sukabumi.

Sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2016 dilakukan terhadap Pemprov Jabar dan empat kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kota Sukabumi.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, akuntabilitas kinerja maupun reformasi birokrasi berorientasi pada tiga hal. Hal pertama adalah pembangunan fisik, seperti jalan, jembatan, gedung, ataupun alat-alat dan barang-barang yang tepat guna dengan kualifikasi terbaik.

Hal kedua mengenai Sumber Daya Manusia (SDM). Reformasi birokrasi ataupun akuntabilitas pada SDM dapat dilihat dari aparatur semakin profesional, terampil, ramah, bermoral, amanah, dan terhindar dari penyelewengan wewenang.

Sedangkan hal ketiga adalah sistem. Pemerintah dituntut memiliki manajemen baik dengan sistem yang memudahkan segala urusan.

“Wajah hasil pembangunan sama dengan anggaran yang dikeluarkan. Jika kemudian ternyata wajah pembangunan yang kita selenggarakan tidak sesuai dengan anggaran yang kita keluarkan, itulah penyimpangan. Tentu saja harus dipertanggungjawabkan,” ujar Heryawan di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung, Senin (15/8/2016).

Dia mengaku Pemprov memiliki komitmen tinggi menggunakan seluruh anggaran yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB, pada 2015 pihaknya meraih predikat BB atau A- dengan capaian 70,08 poin. Dengan ini, Pemprov berada di peringkat sembilan atau lebih tinggi dibanding tahun 2014 yang berada pada peringkat 15 dengan predikat CC dan capaian sebesar 63,98 poin.

“Tahun lalu sudah BB, itu sudah mendekati sempurna. Mudah-mudahan ke depan, didukung penuh seluruh jajaran, pada 2016 mendapatkan A,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa menuturkan, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan instansi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selain itu, evaluasi juga mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah.

“Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja,” tuturnya.

Dia mejelaskan, evaluasi akan dilakukan oleh tim deputi bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan Kemenpan RB dengan fasilitasi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jabar.

“Pelaksanaan evaluasi berlangsung mulai 15 Agustus,” bebernya.

Sementara itu Deputi Reformasi Birokrasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kemenpan RB, Didit Nurdiyatmoko mengatakan, pihaknya akan melakukan survei kepada masyarakat dan kepada pegawai pemerintah.

Survei kepada masyarakat ditujukan untuk melihat dan bertanya langsung apakah mereka sudah merasakan reformasi birokrasi di pemerintahan atau belum. Sementara survei kepada pegawai pemerintah, pihaknya akan bertanya langsung, sudahkah mereka merasakan reformasi birokrasi di internal pemerintah.

“Dalam melakukan survei kami dibantu BPS terkait dengan metodologi dan lainnya. Serta kami akan dibantu pihak ketiga pada saat pelaksanaannya,” pungkasnya