Jadwal Pembayaran Ganti Rugi Jatigede Kemungkinan Meleset

by -19 views

Jatinangorku.com – Pembayaran uang ganti rugi dan santunan (kerahiman) untuk warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede, hingga kini belum terealisasi. Padahal, berdasarkan Draf Rencana Jadwal Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede, pembayaran uang ganti rugi dan kerahiman itu harus dilaksanakan mulai Maret hingga Mei ini.

Kegiatan lain sepanjang Maret hingga Mei, yakni pemantauan proses pembayaran, proses pemindahan penduduk, pemantauan proses pindah penduduk dan pendampingan penduduk pascapindah.

Dengan waktu yang tinggal dua minggu lagi sampai akhir Mei nanti, kemungkinan besar berbagai kegiatan tersebut molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Hal itu, terutama pembayaran uang ganti rugi dan kerahiman. Pasalnya, proses pembayaran ganti rugi dan santunan hingga kini masih menunggu SK Menteri Keuangan untuk penetapan besaran ganti rugi dan santunan serta SK Menteri Pekerjaan Umum tentang tata cara dan mekanisme pembayaran uang ganti rugi dan santunan.

“Nah, sampai sekarang kami masih menunggu penetapan SK Menteri Keuangan dan SK Menteri Pekerjaan Umum. Kalau melihat dari jadwal, kelihatannya beberapa kegiatan itu akan molor dari jadwal yang sudah ditentukan. Sebab, sampai minggu kedua Mei ini, belum ada pembayaran,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Sumedang, Subagio di ruang kerjanya, Senin (11/5/2015).

Menurut dia, dari hasil rapat dengan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede (PDSLPWJ) Provinsi Jabar, besaran untuk ganti rugi dan santunan sudah diajukan ke Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Untuk warga OTD kategori I sebanyak 4.514 KK (kepala keluarga) yang sudah mendapatkan ganti rugi tahun 1982-1986 sesuai Permendagri No. 15/1975, akan diberikan ganti rugi Rp 122 juta per KK. Sementara untuk warga OTD ketegori II sebanyak 6.955 KK yang sudah mendapatkan ganti rugi tahun 1994-1997 sesuai Keppres No.55/1993 dan tahun 2001-2007 sesuai Perpres No. 36/2005, akan mendapatkan uang santunan Rp 29 juta.

“Nah, besaran uang ganti rugi dan santunan tersebut sudah diajukan ke Kementerian PU dan Keuangan untuk ditetapkan. Memang kalau melihat dari jadwal, seharusnya bulan ini sudah ada pembayaran. Namun, kami tidak bisa berbuat banyak untuk mempercepat pembayaran sesuai jadwal, karena kewenangan pusat. Kami juga masih menunggu dan akan mengintensifkan koordinasi dengan pusat dan provinsi. Apabila sudah ada pembayaran, kami siap membantu memasilitasi dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Subagio.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/