Jalur Rancaekek Ditargetkan Bebas Banjir 2018

by -39 views
Kabar gembira bagi pengguna kendaraan yang kerap melintas di Kawasan Rancaekek di Kabupaten Bandung. Kawasan tersebut ditargetkan bebas banjir pada 2018.
Wakil Gubernur Jabar Deddy mizwar mengakui jalur Bandung-Garut kerap lumpuh akibat terjadi banjir di kawasan Rancaekek. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah pusat melakukan penanganan terpadu mengatasi masalah tersebut.
Berdasarkan hasil pertemuan, pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum akan mengatasinya dengan melakukan rehabilitasi di sekitar aliran Sungai Cikijing. “Itu kemarin kita sudah rapat, diharapkan 2018 selesai,” ujarnya di Gedung Sate, Bandung, Kamis (17/3/2016).
Dia menjelaskan aliran Sungai Cikijing akan diperlebar agar mampu menampung debit air lebih banyak. Selain itu, BBWS pun akan meninggikan tanggul agar air tidak meluap ke jalan.
Saat ini, banjir di Rancaekek hanya diatasi dengan menggunakan mesin penyedot untuk membuang air yang meluap. Namun cara tersebut hanya bersifat sementara dan dilakukan saat banjir terjadi.
Demiz optimistis upaya penanganan banjir Rancaekek akan berlangsung cepat karena dana dari pemerintah pusat sudah turun. Adapun dana tersebut merupakan pinjaman.
“Semuanya akan diperbaiki, juga saluran got di bawah jalan itu, semuanya dibenahi BBWS,” katanya.
Sementara itu, terkait kasus penutupan sempadan Sungai Cikijing oleh PT Kahatex, Deddy mengaku kecewa dengan kinerja Pengadilan Tinggi Jabar yang memenangkan perusahaan tersebut di tingkat banding. Seperti diketahui, sebelumnya Pengadilan Negeri Sumedang menyatakan PT Kahatex bersalah karena menutup sempadan sungai tersebut.
“Yang menutup sempadan sungai itu boleh, karena Kahatex dimenangkan pengadilan (Pengadilan Tinggi Jabar). Jadi menutup sempadan sungai juga boleh. Saya juga heran itu. Enggak tahu, padahal secara undang-undang enggak boleh. Ini sebuah pelecehan terhadap rasa keadilan,” bebernya.
Maka dari itu, Deddy mengaku akan segera mengambil sikap terkait keputusan Pengadilan Tinggi Jabar tersebut. Bahkan, menurut Deddy, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan melaporkan ke Komisi Yudisial.
“Artinya harus ada upaya seluruh pihak, kepolisian, kejaksaan. Makanya kita akan rapat pimpinan PHLT (Penegak Hukum Lingkungan Terpadu),” pungkasnya