Jatinangor Belum Menjadi Kawasan Pendidikan Ideal

by -15 views

Jatinangorku.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menilai saat ini kawasan Jatinangor Kabupaten Sumedang belum berkembang sebagai mestinya kawasan pendidikan. Pasalnya, jika melihat keadaan yang ada Jatinangor belum mencapai gambaran ideal sebuah kawasan pendidikan.

“Masing-masing kampus masih mengembangkan dirinya sendiri. Belum terbangun adanya pengembangan bersama di Jatinangor antara universitas seperti Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN),” ujar Ferry saat memberikan orasi ilmiah bertajuk “Kebijakan Bidang Agraria dalam Penataan Kawasan Pendidikan”, di Aula Gedung B kampus FISIP Unpad Jatinangor, Selasa (13/10/2015).

Menurut dia, belum tercapainya gambaran ideal Jatinangor sebagai kawasan pendidikan juga disebabkan belum adanya komitmen kerja sama antar 4 perguruan tinggi tersebut untuk mewujudkan kawasan pendidikan tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan untuk membangun kohesi sosial di Jatinangor.

“Pembangunan kohesi sosial menjadi poin penting, tidak sekadar semata-mata penataan ruang. Bangun dulu perasaan masyarakat Jatinangor sebagai masyarakat yang tinggal di Kawasan Pendidikan,” ujarnya.

Dia menambahkan, setelah bekerja sama dan membangun kohesi sosial, Pemda juga harus membentuk payung hukum kebijakan yang berbeda dengan kebijakan reguler lainnya. Dengan kebijakan khusus tersebut, pemerintah punya peran mengontrol penggunaan lahan di Jatinangor.

Perlakuan khusus harus bisa diterapkan di kawasan pendidikan, seperti pelarangan penjualan lahan kepada masyarakat di luar Jatinangor atau pihak di luar sektor pendidikan. Atmosfir pembelajaran pun harus terbangun, seperti penyediaan berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran.

Itu karena, kata dia, jika melihat luas wilayah Jatinangor yang mencapai 3.160 hektare, seharusnya kampus akan semakin dimudahkan untuk mengembangkan kawasan pendidikan.

Namun kenyataannya, kondisi Jatinangor saat ini menjadi ladang komersialisasi sebagian pihak sehingga keadaannya perlahan bergeser menjadi kawasan bisnis.

“Luas Jatinangor sebesar 3.160 hektar, sebenarnya sudah jauh lebih dari cukup untuk menjadikannya kawasan pendidikan. Tapi kenyataannya, dari sekitar 3.160 hektar hanya 480 hektar yang menjadi lahan kawasan pendidikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap, dengan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dan Pemda, dirinya yakin kawasan pendidikan akan tertata dengan baik, serta kegiatan ekonomi masyarakat kecil pun dapat tertata.

Jatinangor harus kita tata dan yakini sebagai ikon Jawa Barat. Kalau gagal, rasanya kita harus hilangkan embel-embel kawasan pendidikan tersebut,” kata Ferry.

Sebab, menurut dia, sebagai kawasan pendidikan di Jawa Barat seharusnya Jatinangor ditunjang sarana dengan menitikberatkan penataan ruang dan lahan yang tepat. Dia menambahkan, pihaknya pun siap membantu mewujudkan hal tersebut.

“Pembangunan kawasan pendidikan di Jatinangor harus diawali dari konteks penataan ruang dan lahan,” tuturnya.

Sementara itu, Dekan FISIP Unpad Arry Bainus mengaku akan sepenuhnya mendukung niatan pemerintah pusat untuk mendorong Jatinangor menjadi kawasan pendidikan yang sesungguhnya. Hanya saja, ia berharap semua jajaran di bawahnya beserta kampus di Jatinangor dapat mematuhi hal tersebut.

Unpad sebagai bagian dari negeri ini selalu patuh kepasa aturan yang di atas. Tentunya kami setuju kawasan Jatinangor menjadi kawasan pendidikan,” ujar Arry.

Untuk itu, kata dia, pihaknya siap dalam waktu dekat berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. “Insya Allah dalam waktu dekat akan berkoordinasi,” tuturnya.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/