Jawa Barat Siaga Darurat Bencana Sampai 29 Mei 2017

by -29 views

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menerapkan Provinsi Jawa Barat siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor sejak awal November 2016 lalu. Pernyataan tersebut telah dikuatkan dalam surat penetapan bernomor 360/284-BPBD dan ditandatangani tanggal 1 November 2016.

“Provinsi Jawa Barat dalam keadaan siaga darurat bencana alam banjir dan tanah longsor, terhitung mulai tanggal 1 November 2016 sampai dengan 29 Mei 2017,” ujarnya di Gedung Sate, seperti yang dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar, Senin 14 November 2016.

Heryawan menuturkan, status ini berdasarkan rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan para pemangku kepentingan dan instansi terkait pada 4 september 2016, serta hasil evaluasi terhadap bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Jabar. Selanjutnya, ia menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jabar agar melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat.

“Hal itu diharapkan agar nantinya mampu meminimalisasi potensi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu, seusai ketentuan peraturan perundangan,” katanya.

Untuk itu, Heryawan mengimbau kepada kepala daerah kota/kabupaten se-Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tindakan-tindakan preventif yang diperlukan. “Kepada masyarakat saya berpesan untuk selalu berwaspada mengingat rekomendasi dari BMKG sampai Mei 2017 curah hujan di berbagai daerah di Jabar cukup tinggi,” ucap dia.

Menurut dia, penetapan status darurat ini kelak akan berpengaruh pada kemudahan administrasi/mekanisme penggunaan anggaran untuk penanggulangan bencana. ‎Tahun ini, Pemprov Jabar telah mengeluarkan dua kali status siaga bencana banjir dan longsor. Periode pertama adalah awal tahun ini mulai 4 Januari 2016 hingga 4 April 2016.

Kepala BPBD Jabar Haryadi Wargadibrata mengatakan, terdapat 15 daerah di Jawa Barat yang berpotensi menghadapi bencana banjir dan longsor. Ancaman longsor, misalnya, mayoritas berada di wilayah Jawa Barat bagian tengah dan selatan, sedangkan ancaman banjir berada di wilayah Pantura. Menurut dia, masing-masing daerah itu diklaimnya sudah mengetahui titik-titik rawannya sehingga daerah sudah paham terkait yang harus mereka sikapi terkait status siaga tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Jabar Gatot Tjahjono menuturkan, terkait semakin meluasnya bencana banjir, ia meminta pimpinan DPRD Jabar agar segera mengundang kepala daerah di area Bandung raya terutama Kabupaten Bandung Barat, Kota dan Kabupaten Bandung, Sumedang dan Garut sehingga dapat segera dilakukan tindakan koordinasi sesuai kemampuan dari masing-masing wilayah yang terkena bencana dengan bantuan penuh pemprov.

“Kita tidak perlu saling menyalahkan tetapi buat langkah cepat sambil mengkaji akibat bencana ini secara lebih komprehensif,” ujar dia.

Adapun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan, Gatot mengusulkan agar ada pembongkaran gorong-gorong, pembersihan sampah sungai, penambahan mesin penyedot dan pendorong air, dan pembuatan biopori. Sementara untuk jangka panjang perlu dilakukan moratorium izin di kawasan Bandung utara terutama untuk hotel apartemen dan kondotel, penegakan perda terkait RDTR dan RTRW sehingga fungsi masing-masing jelas dan tidak simpang siur.

“Komunikasikan masalah anggaran lewat DPRD Jabar dan DPR RI agar ada alokasi khusus terkait bencana seperti Sungai Ciliwung, Cihideung, dan lainnya termasuk masalah alih fungsi di Garut dan pendalaman sungai sekitar Baleendah,” kata dia