Jelang Akhir Jabatan, Jenderal Gatot Nurmantyo Diminta Tidak Buat Keputusan Strategis

by -44 views

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo diminta untuk tidak melakukan langkah strategis diakhir masa jabatannya. Misalnya seperti mutasi perwira tinggi TNI, hal ini demi untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin. “Jenderal Gatot tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk memutasi para perwira tingginya,” kata TB Hasanuddin melalui pesan singkatnya di Jakarta, Selasa 5 Desember 2017.

Dia mengatakan mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh Panglima TNI yang baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta.

Sementara itu dia menilai karena sudah ada surat resmi dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian Jenderal TNI Gatot, maka sebaiknya yang bersangkutan sudah mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan setelah Presiden mengirimkan surat kepada DPR per-tanggal 3 Desember 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI maka Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI baru.

“Berdasarkan prosedur yang berlaku, Komisi I DPR akan segera melaksanakan uji kelayakan terhadap Panglima TNI baru yang menurut surat tersebut ditunjuk Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Tidak dalam waktu lama

Dia mengatakan konsekuensi logisnya adalah calon Panglima TNI harus segera menyiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan yang akan dilaksanakan di Komisi I DPR.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat dari Presiden Joko Widodotentang pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

Fadli mengatakan setelah Pimpinan menerima surat tersebut, langsung diserahkan kepada Kesekjenan DPR untuk di proses dan dijadwalkan hari ini akan digelar Rapat Pimpinan DPR lalu dilanjutkan dengan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Dia menjelaskan dalam surat Presiden tersebut juga disampaikan keinginan agar proses pergantian Panglima TNI tidak dalam waktu yang lama.

Uji kelayakan dan kepatutan

Dalam perkembangannya, Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Senin 4 Desember 2017 memutuskan untuk menugaskan Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang telah diajukan Presiden Joko Widodo.

“Terkait pengangkatan Panglima TNI atas usulan dari Presiden, ditugaskan kepada Komisi I DPR dan itu sudah kami putuskan,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 4 Desember 2017.

Dia mengatakan setelah diputuskan, Komisi I DPR bisa langsung bekerja untuk mempersiapkan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI meskipun belum dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR.

Menurut dia, Rapat Bamus tersebut juga memutuskan bahwa surat Presiden terkait pergantian Panglima TNI akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang dijadwalkan pada Selasa 5 Desember 2017.

 

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com