Jokowi Minta TNI Dilibatkan di RUU Antiterorisme

by -17 views

Jokowi Minta TNI Dilibatkan di RUU AntiterorismePresiden Joko Widodo menyinggung kembali persoalan RUU Antiterorisme dalam sidang kabinet paripurna. Kali ini, Jokowi menginginkan agar kewenangan TNI bisa masuk ke dalam RUU.

“Berikan kewenangan TNI untuk masuk ke dalam RUU (Rancangan Undang-Undang) ini. Tentu dengan alasan-alasan yang saya kira Menkopolhukam sudah mempersiapkannya,” kata Jokowi. Ia mengatakan itu pada saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Senin 29 Mei 2017. Alasan TNI itulah yang membuat bahasan tentang RUU Antiterorisme itu sangat alot.

Dalam sidang kabinet paripurna, ada 3 topik yang dibahas, yakni persiapan menghadapi Idulfitri, pemantauan harga bahan pokok, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Antisipasi terorisme, termasuk RUU Antiterorisme, diungkapkan Jokowi terkait dengan pengamanan Idulfitri.

Kepada para menterinya, Jokowi saat itu menekankan agar masyarakat harus memiliki rasa aman dari ancaman terorisme ketika Hari Raya Idulfitri nanti. Ancaman aksi terorisme dikatakannya kini telah menjadi permasalahan semua negara.

“Dan menindaklanjuti ancaman-ancaman terorisme, saya ingin agar RUU Antiterorisme segera dikejar ke DPR. Ini Menkopolhukam agar bisa menyelesaikan dengan secepat-cepatnya,” kata Jokowi.

Menurut dia, RUU Antiterorisme penting dan diperlukan sebagai payung hukum untuk memudahkan penanganan aksi terorisme. Selain itu, RUU Antiterorisme dipandangnya bisa memperkuat aparat penegak hukum ketika bertindak di lapangan.

Disamping RUU Antiterorisme, Jokowi juga menyinggung soal kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga tersebut diminta mengintensifkan program pencegahan penyebaran paham-paham terorisme. Pencegahan itu perlu dilakukan di beragam tempat, utamanya ke sekolah-sekolah, tempat ibadah, penjara, dan media sosial. “Pencegahan seperti itu akan sangat mengurangi aksi-aksi terorisme,” katanya.

TNI jangan dilibatkan pada RUU Antiterorisme

Sementara itu, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, tidak setuju bila TNI dilibatkan dalam penanganan aksi terorisme. Pelibatan TNI dikatakannya akan melenceng dari amanat reformasi. Amanat reformasi dikatakannya menuntut TNI profesional sebagai aparat pertahanan keamanan, bukan penegakkan hukum pidana terorisme.

Hendardi menuturkan, pelibatan TNI dalam RUU Antiterorisme sebaiknya tetap dalam skema perbantuan sebagai tugas operasi militer selain perang, dimana mekanismenya diatur dengan UU tersendiri. Selama ini, katanya, pelibatan TNI telah berjalan dengan mekanisme perbantuan dan tetap meletakkan kewenangan pemberantasan terorisme pada Polri sebagai penegak hukum.

“Melibatkan TNI sebagai penegak hukum atas kejahatan terorisme akan melemahkan akuntabilitas pemberantasan terorisme karena tidak adanya kontrol sistemik yang melekat dalam sistem peradilan pidana terpadu bagi TNI,” kata Hendardi.

Dia mengatakan, terorisme adalah kejahatan lintas negara. Dunia internasional tetap mengganggap terorisme sebagai kejahatan dan hanya bisa diberantas dengan pendekatan hukum dengan kewenangan preventif yang lebih luas jangkauannya. Menurut Hendardi, gagasan memasukkan TNI sebagai aktor dalam pemberantasan terorisme dipastikan akan keluar dari mekanisme sistem peradilan pidana terpadu

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com