Jusuf Kalla: Praja IPDN Harus Rubah Paradigma Birokrasi

by -51 views

 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memberikan kuliah umum kepada calon lulusan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) XXIII 2016. Kuliah umum berlangsung di Balai Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (18/7). Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.922 orang yang terdiri dari 1.276 putra dan 516 putri calon lulusan.

Dalam laporannya, Rektor IPDN Ermaya Suradinata mengungkap, pendidikan kader pemerintahan didirikan Presiden RI pertama Soekarno pada 17 Maret 1966. “Pada ulang tahun ke 60 tahun bagi IPDN, suatu kehormatan Wapres berkesempatan hadir,” kata Ermaya.

Dia menuturkan, pendidikan kepamongprajaan menjadi proses pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM). “Agar punya kepribadian, cita rasa karsa dan siap melayani masyarakat,” tuturnya.

Dia menyatakan, pendidikan IPDN membentuk kader pamong praja agar memiliki tiga potensi. Pertama, mampu kelola kebhinnekaan bangsa dan nusantara menjadi kekuatan bangsa. Kedua, kemampuan mengelola fungsi dan tugas yang berbeda, identifikasi konflik, sehingga tercipta keharmonisan. Ketiga kemampuan koordinasi dengan pihak lain.

“Untuk membentuk komotensi tersebut calon wisudawan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan, setara 150 SKS,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Wapres JK memotivasi praja IPDN berkaitan pengetahuan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah. JK berharap lulusan praja dapat mengubah paradigma birokrasi, dari dilayani menjadi melayani.

“Hari ini ananda semua hadir di sini, pada waktunya akan melaksanakan pemerintahan bangsa ini. Makmurkan bangsa dan satukan bangsa dengan baik. Penuh disiplin dan hukum memajukan masyarakatnya tentu menjadi tujuan anda semuanya,” kata JK.

JK mengingatkan bahwa lulusan IPDN nantinya ditugaskan di kecamatan. “Kenapa IPDN masuknya ke kecamatan? Karena itu tempat profesional pertama,” ujarnya.

“Sedikit lagi anda kembali ke daerah masing-masing. Namun ada hal penting yang kita bicarakan secara nasional, jangan otonomi ini bikin kita terkotak-kotak. Otonomi ini harus menjadi semangat pemersatu. Makanya pamongpraja atau Korpri jadi pemersatu negara.”

Turut hadir dalam kuliah umum, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi serta jajaran eselon I Kementerian Dalam Negeri.