Kades Protes Penerima Program BPNT Tidak Sesuai Kuota Awal

by

SEJUMLAH Kepala Desa (Kades) di Kab. Sumedang melakukan protes ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) setempat, menyusul KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diterima dari Kementerian Sosial (Kemensos) tidak sesuai kuota awal (program rasta).

Protes tersebut seperti yang dilakukan Kades Keboncau, Hendi. Menurutnya, sengaja untuk menemui Kadinsos P3A, guna menanyakan ketidaksesuaian jumlah penerima  BPNT dengan KPM yang semula mendapatka  jatah rasta (beras keluarga sejahtera).

“Berdasarkan data yang kami miliki, penerima program rasta ada 383 KPM. Tapi yang terjadi saat ini, ketika Program rasta diganti BPNT, jumlah penerimanya berkurang jadi 177 KPM. Artinya, banyak warga kami yang biasanya mendapatkan bantuan beras gratis dari pemerintah, sekarang tidak kebagian jatah,” kata Hendi, dihadapan Kepala Dinsos P3A Kab.Sumedang, H.Asep Tatang Sujana, Selasa (6/11/2018).

Situasi itulah yang kemudian menjadi masalah. Apalagi sebagian mereka yang tidak menerima BPNT, berangapan jika data mereka dicoret atau tidak diusulkan oleh Kepala Desa.

“Inilah yang menjadi persoalan bagi Kepala Desa, dimana jumlah  BNPT tidak sesuai dengan kuota KPM program rasta. Karena program BPNT itu seolah “ujug-ujug”, sehingga kami kesulitan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat,” ujar Hendi.

Menyikapi aspirasi itu, Kepala Dinsos P3A Kab. Sumedang H.Asep Tatang Sujana, mengatakan, berdasarkan data dari Kemensos penerima Program BPNT di Kab.Sumedang, berjumlah 100.743 KPM. Kendati demikian pihaknya, mengaku tidak dilibatkan dalam penentuan KPM penerima program nasional pengganti rasta tersebut.  Apalagi BDT yang dipakai Kemensos itu diambil dari hasik sensus BPS ( Badan Pusat Statistik) 2015.

Berangkat dari persolan itu, Kemensos telah mengeluarkan kebijakan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) basis data terpadu (BDT). Dalam pelaksanaannya, kebijakan melibatkan unsur RT dan RW dimasing-masing desa.

Sebelum BDT calon penerima BPNT itu diusulkan ke Kemensos melalui Dinsos P3A setempat, terlebih dahulu harus di bawa ke musyawarah desa (musdes). “Dalam hal ini ada risiko hukum yang harus dihadapi kepala desa, jika BDT yang ditetapkan dalam musdes, tidak sesuia dengan data yang sebenarnya,” ungkapnya.

 

 

 

Sumber : http://www.galamedianews.com