Kadispenda Sumedang akan Pecat Karyawan yang Terima Suap Pajak

by -16 views

Jatinangorku.com – Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Sumedang Sanusi Mawi tak segan-segan akan memecat karyawannya apabila menerima uang suap dari masyarakat wajib pajak. Ketegasan itu sudah dinyatakan dengan menandatangani fakta integritas tidak menerima suap, bersama semua karyawannya.

“Sanksinya pecat, apabila ada oknum karyawan kami yang berani menerima uang suap. Minimal, yang bersangkutan (oknum) mengundurkan diri. Seandainya petugas kami ada yang berbuat seperti itu, laporkan saja langsung kepada saya,” ujar Sanusi Mawi ketika ditemui di kantornya, Jumat (11/12/2015).

Menurut dia, sanksi tegas tersebut, salah satu upaya Dispenda dalam menekan sekaligus menghilangkan berbagai kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Selain memberikan sanksi tegas, Dispenda juga sudah menerapkan konsep pembayaran pajak langsung di bank.

Upaya itu guna menutupi celah dan mengantisipasi para petugas di lapangan melakukan korupsi dan menerima uang suap dari wajib pajak. “Petugas kami dilarang memungut uang pajak tunai dari wajib pajak. Semua pembayaran pajaknya digiring ke bank,” kata Sanusi Mawi.

Upaya lainnya untuk menekan dan menghilangkan kebocoran penerimaan pajak daerah, lanjut dia, di antaranya dengan melakukan pembinaan terhadap semua pegawai di internal Dispenda, terutama harus memahami aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, harus tertib dan rapi administrasi. “Yang paling penting, pembinaan mental. Semua staf dilarang keras menerima uang suap seperser pun,” ucapnya.

Dikatakan, Dispenda pun kini tengah menyiapkan 36 orang pemeriksa pajak. Sebab sebelumnya, petugas pemeriksa pajak di Dispenda hanya satu orang. Jumlah tersebut sangat tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak di Kabupaten Sumedang yang mencapai 800.000 wajib pajak.

Para calon pemeriksa pajak tersebut, akan bertugas memeriksa administrasi setoran pajak. Mereka sebelumnya sudah mengikuti bimbingan teknis agar memahami tentang administrasi perpajakan serta prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku.

“Untuk mengefektifkan penarikan pajak, kami juga telah meminta bantuan inspektorat dan kejaksaan untuk melakukan mediasi. Alhamdulillah, dengan bantuan mediasi inspektorat dan kejaksaan, piutang pajak dari tahun 2010 berangsur-angsur berkurang sehingga hasilnya bisa menambah setoran pendapatan pajak daerah,” tutur Sanusi Mawi.

Lebih jauh ia menyebutkan, berbagai upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah tahun 2015.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2015, hingga kini sudah mencapai 98,98% dari target sebesar Rp 117,79 miliar. Bahkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2015 sudah melebihi target. Dari target Rp 122,3 miliar, realisasinya hingga kini sudah mencapai 101%.

“Terlebih setoran PBB termasuk Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), salah satu penerimaan pajak yang paling dominan dari 11 jenis pajak yang kita kelola,” tuturnya.

Ia menambahkan, guna menggenjot penerimaan pajak daerah tahun ini, para petugas Dispenda di lapangan terus mengintensifkan sosialisasi kepada para wajib pajak tentang kesadaran membayar pajak.

Bahkan mereka menyosialisasikannya melalui pendekatan kekeluargaan dengan bahasa yang santun. Dispenda pun berusaha memberikan rasa keadilan terhadap para wajib pajak.

Bagi perusahaan kecil yang usahanya bangkrut, bisa dibebaskan dari kewajiban pajaknya. Namun, hal itu setelah dinyatakan pailit oleh akuntan publik. Sebaliknya, perusahaan yang maju, setoran pajaknya akan dinaikan.

“Sanksi adminitrasi pun kami terapkan, bagi wajib pajak yang sudah bertahun-tahun menunggak pajak. Bahkan sanksi administrasi yang terberat bisa dilakukan dengan penyitaan aset, terutama dalam penarikan PBB. Namun, alhamdulillah di Kabupaten Sumedang belum sampai terjadi sanksi penyitaan aset,” tuturnya

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/