Kaji Ulang Izin Apartemen

by -41 views

Jatinangorku.com – Pembangunan apartemen di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang terus bermunculan. Sejumlah pihak menyerukan izin pembangunan apartemen harus dikaji ulang.

“Kami memperkirakan mulai bermunculannya pembangunan apartemen di Jatinangor, akibat gampangnya membuat izin yang dikeluarkan pemerintah,” kata tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua DPRD Kab. Sumedang, Ismet Suparmat kepada wartawan di Jatinangor, Selasa (23/9).

Ismet berharap menggeliatnya pembangunan apartemen di Jatinangor jangan sampai terkesan seenaknya. Untuk itu, pihak perizinan harus kembali melakukan pengecekan ke lapangan, terkait izin yang sudah dikeluarkan pemerintah.

“Kami berharap sebagai warga setempat, pemerintah jangan seenaknya mengeluarkan izin,” ujarnya.

Terkait dengan izin itu, kata Ismet, bupati memiliki peranan penting mengatur izin yang dikeluarkan untuk pembangunan apartemen dan rumah susun di Jatinangor dan sekitarnya.

Ia khawatir pembangunan apartemen yang terus bermunculan dan terkesan dipaksakan memunculkan korupsi. “Kekhawatiran itu harus dihindari jangan sampai terjadi,” katanya.

Ismet juga khawatir bermunculannya apartemen merusak lingkungan sekitar.

Tidak menutup kemungkinan, tambahnya, bermunculannya gedung tinggi yang dihuni banyak orang dan pendatang itu, dipicu pula oleh status Jatinangor yang sampai saat ini masih mengambang dan belum jelas.

Kawasan perkotaan

Sebelumnya, masyarakat setempat mewacanakan pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ). Konsep KPJ itu belum jelas sampai saat ini, meski sudah diketahui masyarakat. Sementara dana untuk mewacanakan KPJ yang dikeluarkan pemerintah sudah besar.

“Karena ketidakjelasan status Jatinangor dan konsep KPJ itulah, sehingga izin pembangunan apartemen terus dikeluarkan pemerintah,” katanya.

Dia juga berharap sejumlah pihak terkait bisa mendata warga yang tinggal di apartemen. Sebab, satu apartemen bisa dihuni ratusan kepala keluarga yang terbagi dalam sejumlah unit.

“Pengelola apartemen juga harus memberikan informasi kepada Dinas Kependudukan. Hal ini untuk mengetahui siapa saja atau atas nama siapa saja kepemilikan apartemen. Selain itu, siapa yang mengisinya, perlu didata dengan jelas,” tuturnya.

Dikatakannya, bermunculannya tempat hunian baru harus diwaspadai pemerintahan setempat. Dia juga menilai ada kesan, dengan adanya pembangunan mewah di Jatinangor untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pihak lain. “Berdirinya bangunan mewah harus dipikirkan dampaknya,” cetusnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/