Kawasan Jatinangor Jadi Target Operasi Yustisi Tertibkan Kaum Migran

by -20 views

Jatinangorku.com – Penghuni apartemen, kos, dan kontrakan yang pada umumnya pendatang di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, akan menjadi sasaran operasi yustisi kependudukan.

Operasi tersebut akan dilaksanakan jajaran Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menangani persoalan yang berhubungan dengan kependudukan.

“Sasaran operasi yustisi di daerah permukiman padat penduduk yang menjadi kantong para pendatang baru, di antaranya di rumah kontrakan dan apartemen,” kata Bagian Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Sumedang, Agus Benie Triadie, M.Si. ketika dihubungi wartawan di Jatinangor, Rabu (24/9).

Masih menurut Agus, adanya rencana operasi yustisi itu berdasarkan hasil pengecekan jumlah kependudukan, khususnya di Kecamatan Jatinangor. Melihat catatan kependudukan tersebut dapat dipastikan bahwa kedatangan warga migran tidak ter-cover dalam data kependudukan.

“Sampai saat ini, belum ada laporan jumlah penduduk migran dari pihak desa maupun kecamatan kepada Disdukcasip. Terutama pendatang baru yang membeli dan tinggal di apartemen di Jatinangor,” kata Agus.

Ia mengatakan, belum ada permohonan pelayanan administrasi kependudukan bagi mereka yang tinggal di apartemen. Hal itu diperkuat dengan data yang ada di Disdukcasip, tidak ada tambahan atau lonjakan permohonan pembuatan data kependudukan secara signifikan.

“Dari hasil pengecekan jumlah data kependudukan tetap normal-normal saja,” katanya.

Status kependudukan

Ia mengungkapkan, tidak adanya peningkatan jumlah pemohon yang berhubungan dengan pelayanan kependudukan, terutama di wilayah kecamatan Jatinangor, berarti tidak ada inisiatif dari warga pendatang untuk mengurus status kependudukannya.

“Kondisi di lapangan menyebutkan di Jatinangor ada beberapa apartemen yang sudah dihuni para pendatang baru,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu menunjukkan warga yang tinggal di apartemen ada yang belum mengurus administrasi kepindahan ke Sumedang.

Tetapi dia juga memahami, warga yang membeli apartemen belum tentu menetap di Jatinangor.

“Berdasarkan aturan, mereka yang menetap dan tinggal di apartemen harus segera mengurus administrasi kependudukan (e-KTP),” katanya.

Bagi yang sudah berkeluarga, tambahnya, juga harus mengurus kartu keluarga. Dengan adanya perkembangan di lapangan, pihaknya akan melakukan kajian.

“Bahkan, ke depan diwacanakan untuk segera melakukan penertiban dengan cara operasi yustisi,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah kecamatan segera mendata jumlah penduduk di wilayahnya masing-masing. Terutama mendata jumlah penduduk yang tinggal di apartemen atau kontrakan.

“Hasil pendataan pemerintah kecamatan dijadikan bahan evaluasi Disdukcasip,” katanya.

Dari hasil evaluasi itu, bisa diketahui langkah yang harus dilakukan. “Apakah perlu dilakukan tindakan operasi atau bagaimana. Untuk itu, kita bisa melihat dari hasil pendataan kembali jumlah penduduk di lapangan,” pungkasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/