Keberadaan Koperasi Era Soeharto Salah Kaprah

by -112 views


JATINANGOR (GM) – Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Kab. Sumedang, Burhanudin Abdullah mengatakan, keberadaan dan pengembangan koperasi yang dilakukan era pemerintahan Soeharto salah kaprah. 

Demikian disampaikan Burhanudin kepada wartawan usai menghadiri Dialog Interaktif Eksistensi Koperasi dan Lembaga Pembiayaaan yang Ideal untuk Pertanian yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian (Faperta) Unpad, di Student Center Faperta Unpad Jatinangor, Sabtu (6/10).

Menurut Burhanuddin, saat itu koperasi diberi kewenangan besar dalam melakukan monopoli, seperti monopoli penjualan pupuk. Akhirnya, yang terjadi hanya rebutan fasilitas. “Akibat kondisi itu, rasa kebersamaan yang menjadi ciri koperasi hilang. Selain itu, kerja keras untuk menyejahterakan anggota juga lenyap,” kata mantan Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid ini.

Menyinggung pemberian kredit usaha tani (KUT) yang diluncurkan pada awal orde reformasi, tahun 1999, Burhanudin mengatakan, dari KUT sebesar Rp 9 triliun rupiah yang diberikan kepada masyarakat, 75 sampai 80 persen macet.

Sementara itu Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Jawa Barat menggelontorkan bantuan untuk koperasi, pengusaha kecil, dan menengah sebesar Rp 165 miliar. Bantuan tersesbut dalam bentuk Kredit Cinta Rakyat (KCR) yang disalurkan melalui kerja sama antara Dinas Koperasi dan UMKM Jabar dengan Bank BJB.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pembiayaan dan Teknologi Tepat Guna Dinas Koperasi dan UMKM Jabar, Rudi Billah, S.Sos. kepada wartawan kampus Unpad Jatinangor tersebut.

(B.46)**