Kejari Sumedang Limpahkan Kasus Penyimpangan Banprov Pipanisasi

by -29 views

Jatinangorku.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Su­medang segera melimpahkan per­kara dugaan penyimpangan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat (banprov) senilai Rp 9,7 miliar tahun anggaran 2013 untuk pipanisasi 54 desa di Kab. Sumedang.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun “GM”, Rabu (3/9), pelimpahan perkara tersebut, setelah sebelumnya penyidik kejaksaan menetapkan DS, mantan Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab. Sumedang, sebagai tersangka. “Penetapan DS sebagai ter­sang­ka setelah penyidik mene­mu­kan unsur pidana yang me­nyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sekitar Rp 3 mi­liar,” kata Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumedang, Arjuna Bhakti Satria T., S.H.

Disebutkan Arjuna, sebanyak 54 kepala desa penerima bantuan serta beberapa pejabat biro ke­uangan dan badan pemberdayaan masyarakat pembangunan desa Provinsi Jabar sudah dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Disinggung soal masih ada atau tidaknya tersangka lain selain DS dalam kasus tersebut, secara tegas Arjuna mengatakan, kemungkinan ke arah itu masih cukup besar. “Semuanya sangat memungkinkan. Dan, itu bisa kita lihat dalam perkembangan di persidangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, tersangka terpaksa ditahan karena dikha­watirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Apalagi belakangan ini tersangka sering berpindah-pindah tempat.

“Yang kita tahu tersangka me­miliki rumah di wilayah Kec. Ujung­­­­jaya, Sumedang dan di Bandung. Namun belakangan ter­sang­ka diketahui sudah lama tidak tinggal di rumah yang ada di alamat ter­­­­sebut. Dan terakhir kali kami mendapat informasi kalau tersangka banyak melakukan ke­gia­t­an di luar daerah. Akhirnya untuk me­mu­dahkan proses hu­kum, tersangka terpaksa ditahan,” terangnya.

Potong dana desa

Modus yang dilakukan ter­sang­ka, ya­itu melakukan pemotongan dana dari setiap desa penerima banprov sebesar 65-75%. Pemotong­an dikemas me­lalui pembelian pipa dari ter­sang­ka. Sedangkan teknis pemotongan, ada yang dilakukan langsung di bank tempat bantuan di­cair­kan atau di beberapa tempat yang sudah ditentukan.

Persoalannya tidak sampai di sana, karena kualitas dan kuantitas pipa yang didrop ke tiap-tiap desa tidak sesuai. Bahkan, ada beberapa desa yang secara ad­ministrasi sudah beres, tetapi be­lum mendapat kiriman barang.

“Untuk memastikannya, tim penyidik dibantu tenaga ahli dari Dinas PU dan PDAM sudah terjun ke lapangan. Hasilnya kita dapat pastikan, da­ri sisi kualitas dan kuantitas ba­rang tersebut tidak sesuai spek,” ujarnya.

Untuk menghitung kerugian uang negara akibat per­buat­an tersangka, pihak­nya telah me­minta bantuan auditor Inspektorat Kab. Sumedang. “Kerugian uang negaranya sudah ditemu­kan. Sehingga dalam waktu dekat, perkaranya sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan,” tegasnya.

Sumberb : http://www.klik-galamedia.com/