Kekeliruan Penyusunan APBDes karena Kesalahan Sumbangan Hajat Lembur

by -81 views

Jatinangorku.com – Kesalahan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hingga berdampak belum bisa dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Kab. Sumedang, akibat kesalahan kecil yang sudah menjadi kebiasaan desa.

Kesalahan tersebut, seperti kebiasaan desa memberikan sumbangan untuk acara di lingkungan masyarakat, konsumsi untuk gotong- royong, termasuk sumbangan untuk berbagai acara besar di desa. Hal itu, seperti hajat lembur atau syukuran hasil panen.

“Pemberian sumbangan acara di desa itu, tidak boleh dialokasikan dalam APBDes. Sumbangan itu harus dari pribadi kepala desanya atau dari PADes.(pendapatan asli desa),” kata Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kab. Sumedang, Ineu Inayah didampingi Kasubid Penyusunan Anggaran Mulyani ketika ditemui di kantornya, Selasa (9/6/2015).

Menurut dia, berbagai biaya sumbangan untuk acara desa itu sudah biasa dilakukan oleh desa tahun-tahun sebelumnya dengan mengalokasinya ke dalam APBDes. Hal itu dengan menggunakan aturan lama Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Penyusunan Anggaran Desa yang hanya mencatumkan belanja langsung dan tidak langsung. Namun, setelahnya ada aturan baru Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Penyusunan Anggaran Desa, berbagai biaya sumbangan itu tidak boleh dialokasikan ke dalam APBDes.

Alokasi pembiayaan dalam APBDes, harus mencakup lima kegiatan, di antaranya kegiatan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga.

“Karena aturannya tidak boleh, sehingga berbagai sumbangan yang dialokasikan ke dalam APBDes, kami coret dan mesti dikoreksi lagi. Itu beberapa kesalahan yang kita temukan dalam penyusunan APBDes. Meski tingkat kesalahannya relatif kecil, tapi sudah biasa dilakukan oleh desa,” ujar Ineu.

Ketika terjadi kesalahan, lanjut dia, kepala desa atau pun sekretaris desa kebingungan untuk memperbaiki atau pun merubah kegiatannya. Padahal, cukup mudah. Tinggal merubah dan mengganti saja alokasi anggarannya. Dari asalnya alokasi untuk sumbangan desa menjadi alokasi untuk pembangunan fisik. Misalnya, dialokasikan untuk menambah volume pembangunan jalan lingkungan.

“Kebingungan itu wajar dan maklum, karena mereka belum terbiasa dengan aturan baru. Sebetulnya, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Penganggaran Dana Desa, sudah tertera dengan jelas berbagai pembiayaan yang harus dialokasikan dalam APBDes,”

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/