Kemeneg PAN dan RB Minta Sumedang Batasi Jumlah PNS

by -33 views

Kemeneg PAN dan RB Minta Sumedang Batasi Jumlah PNS

Jatinangorku.com – Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) meminta kepada Pemkab Sumedang dan daerah kabupaten/ kota lainnya untuk membatasi jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil), termasuk penerimaan CPNS dari para tenaga honorer.

Pasalnya, dari data yang didapat Kemeneg PAN dan RB, belanja pegawai di Kab. Sumedang cukup tinggi mencapai 67,37 persen dari total APBD atau lebih tinggi dari belanja publik. Bahkan persentase belanja pegawainya, melebihi ketentuan maksimal 50 persen dari total APBD.

“Kalau ditambah lagi dengan penerimaan CPNS dari tenaga honorer K2, kondisi keuangan APBD Kab. Sumedang akan lebih berat lagi. Mesti diingat, APBD itu diprioritaskan untuk belanja publik, bukan untuk belanja pegawai,” kata Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kemeneg PAN dan RB, Iwan Setiawan Wangsaatmadja didampingi Asisten Deputi I, A. Rizal saat beraudiensi dengan 110 tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang tak lulus CPNS dari Sumedang di kantor Kemeneg PAN dan RB di Jakarta, Senin (17/2/2014).

Menurut dia, kondisi APBD di kabupaten/ kota di Indonesia masih banyak yang persentase belanja pegawainya di atas 50 persen. Sampai-sampai di satu daerah kabupaten/kota, ada yang belanja pegawainya mencapai 80 persen.

“Kalau belanja pegawainya terlalu tinggi, sulit untuk membangun daerah dan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan meninjau ulang APBD yang belanja pegawai melebihi 50 persen,” kata Iwan.

Sebaliknya, lanjut dia, ada seorang bupati yang sengaja jauh-jauh datang ke kantor Kemeneg PAN dan RB untuk mengusulkan supaya penerimaan CPNS tenaga honorer K2 di daerahnya tidak terlalu banyak, bahkan mengusulkan hanya 100 orang.

Alasannya, jika terlalu banyak pegawai akan memberatkan kondisi keuangan APBD-nya. “Bupati itu sengaja jauh-jauh datang ke sini untuk mengusulkan hal itu,” tuturnya.

Sehubungan belanja pegawai di kabupaten/kota umumnya lebih tinggi dari belanja publik, sehingga tahun depan pemerintah pusat tidak akan membuka lagi penerimaan CPNS dari tenaga honorer.

Terlebih ketentuan itu digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 56/2012 tentang Penerimaan CPNS dari Tenaga Honorer. Hal itu, sekaligus membantah informasi tenaga honorer K2 yang tak lulus CPNS dari Sumedang yang mengatakan bahwa tahun ini bakal ada lagi penerimaan CPNS tahap dua dari tenaga honorer K2.

“Informasi itu tidak benar. Yang betul, tahun ini kami akan membuka penerimaan CPNS dari kelompok umum dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Khusus untuk P3K, jumlah pegawainya sesuai kebutuhan. Cuma apakah ada batasan usia, kami belum tahu karena masih proses pengkajian,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan menjelaskan, selain di Kab. Sumedang belanja pegawainya lebih tinggi dari belanja publik, juga relatif banyak para pegawai terutama guru yang terkonsentrasi di satu titik.

Contohnya, jumlah guru di satu sekolah di wilayah perkotaan terlalu banyak. Sebaliknya, beberapa sekolah di pelosok perkampungan masih banyak yang kekurangan guru.

“Oleh karena itu, perlu ada redistribusi para guru, supaya jumlahnya merata di setiap sekolah, terutama mengisi kekurangan guru di pelosok perkampungan,” katanya.

Namun demikian, Kemeneg PAN dan RB tak memungkiri, alasan guru lebih banyak terkonsentrasi di perkotaan, karena biaya operasional guru di pelosok perkampungan cukup tinggi. Sementara, insentif dan tunjangannya sangat minim.

Justru untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah pusat akan membuka penerimaan P3K. Hak tunjangan dan insentif P3K sama dengan PNS, Bedanya, P3K tidak mendapatkan pensiun dan tunjangan hari tua.

“Dengan berbagai tunjangan dan insentif tersebut, para guru akan betah mengajar di pelosok. Nah, bagi tenaga honorer K2 yang belum beruntung (tak lulus), ada peluang untuk menjadi P3K. Cuma, apakah ada batasan usia, kami belum tahu,” tutur Iwan.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/