Kepala Disnakertrans Jabar Akan Lakukan Kajian untuk Tentukan UMSK

by -9 views

Upah Minimum Sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditentukan melalui kajian dan penelitian oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, kajian dan penelitian sangat penting dalam menentukan UMSK.

“Penetapan UMSK berdasarkan kajian sektor unggulan menjadi penting karena sektor unggulan perlu dilihat dukungan data dan informasi,” ujar Ferry Sofwan di Gedung Sate, Selasa (6/3/2018).

Penelitian dan kajian tidak hanya harus dilakukan oleh kabupaten/kota yang baru akan mengajukan UMSK. Kabupaten/kota yang sudah pernah mengajukan UMSK juga harus mengkaji kembali.

Hal itu dikarenakan adanya kemungkinan perubahan kondisi pada kabupaten/kota.

“Contohnya garmen, ada pengusaha mengajukan agar upah di bawah UMK, tentu tidak bisa kami penuhi kan. Artinya garmen yang dulunya sektor unggulan sekarang sudah menurun. Makannya harus ada kajian dan penelitian,” ujarnya.

Untuk membantu Dewan Pengupahan melakukan penelitian, Ferry Sofwan menganjurkan agar Dewan Pengupahan kabupaten/kota bekerja sama dengan BPS, karena data, angka, dan informasi terpusat di BPS.

Dalam kajian, ada beberapa faktor yang menentukan apakah sebuah sektor termasuk sektor unggulan atau bukan.

“Semisal Homogenitas perusahaan, jumlah perusahaan , jumlah tenaga kerja, apakah ada kontribusi devisa, bagaimana serikat kerja dan serikat buruh,” ujar Ferry Sofwan menyontohkan.

Hingga saat ini, kata Ferry Sofwan, baru ada tiga kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan kajian dan mengajukan UMSK.

Ketiganya adalah Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Indramayu.

Sumber : http://jabar.tribunnews.com