Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang Masih Minim

by

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Sumedang terus menggencarkan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Sumedang. Pasalnya, jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sumedang yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dinilai masih minim. Jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari jumlah peserta seluruhnya sebanyak 99.151 tenaga kerja di wilayah kerja kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang.

“Karena kepesertaan di Kabupaten Sumedang masih minim, sehingga kami akan terus menggencarkan sosialisasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan ini. Bahkan kami pun sengaja membangun kantor baru di Sumedang, supaya jumlah kepesertaannya terus meningkat,” ujar Kepala Bidang Pemasaran kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang, Theresa Wahyudianti pada “Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan” dengan Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Selasa, 24 Oktober 2016.

Acara itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Kab. Sumedang Yadi Mulyadi. Hadir, diantaranya Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sumedang Eneng Siti Hasanah, Sekretaris DPRD Kab. Sumedang Achmad Kusnadi dan sejumlah anggota DPRD Komisi B.

Menurut Theresa, minimnya jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang, karena masih banyak tenaga kerja informal (bukan penerima upah) yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, jumlah tenaga kerja informal, jauh lebih tinggi ketimbang tenaga kerja formal (penerima upah). Tenaga kerja informal tersebut, seperti pedagang, petani, tukang ojek, juru parkir, pegawai bangunan dan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Termasuk para pekerja di pabrik tahu sumedang, masih banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kecuali tenaga kerja di pabrik industri besar, hampir 90 persen sudah menjadi peserta,” katanya.

Guna meningkatkan jumlah kepesertaannya, kata dia, upaya sosialisasinya akan terus digencarkan, terutama difokuskan pada tenaga kerja informal. Terlebih berdasarkan aturan, keikutsertaan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib bagi semua tenaga kerja. Sebab, manfaatnya sangat besar untuk melindungi tenaga kerja sekaligus menjamin kesejahteraan keluarganya.

“BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui empat program. Keempat program itu, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). Dengan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, berarti memberikan kesejahteraan bagi keluarganya,” tutur Theresa.

Lebih jauh ia mengatakan, melalui sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Komisi B DPRD Kab. Sumedang, diharapkan DPRD ikut membantu menyosialisasikannya di masyarakat, termasuk para karyawan di internal kantor DPRD. “Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai kewajiban moral kepada semua tenaga kerja supaya mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan kerja melalui program kami,” katanya.

Theresa menambahkan, selain dengan DPRD, sosialisasi itu pun sudah dilaksanakan dengan dinas dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di lingkungan Pemkab Sumedang serta instansi lainnya. “Begitu pula dengan masyarakat melalui acara di desa dan kecamatan, termasuk dalam forum majelis taklim,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sumedang Yadi Mulyadi mengatakan, DPRD Kabupaten Sumedang mendukung berbagai program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, program BPJS Ketenagakerjaan banyak manfaatnya. Dengan keikutsertaannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tenaga kerja akan mendapatkan perlindungan dan jaminan kerja. “Oleh karena itu, kami mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, seklaigus menyambut baik acara sosialisasi ini