Keuangan Memburuk, 6 BPR di Sumedang Dibubarkan

by -92 views

Keuangan Memburuk, 6 BPR di Sumedang Dibubarkan

Jatinangorku.com – Akibat kondisi keuangan yang memburuk, enam PD Bank Pengkreditan Rakyat (PD BPR) di Sumedang dibubarkan.

Pembubaran dilakukan melalui peraturan daerah yang di dalamnya menegaskan soal mekanisme pembubaran enam perusahaan daerah tersebut.

“Pembubaran PD BPR dilakukan dengan perda. Sekarang kami baru mengajukan raperda soal pembubaran enam PD BPR tersebut setelah dicabut izin usahanya 13 tahun lalu akibat kondisi keuangan yang buruk. Jadi kalau raperda ini disetujui maka secara resmi enam PD BPR di Sumedang bubar,” kata Bupati Sumedang Ade Irawan dalam nota pengantar di DPRD Sumedang, Minggu (11/5/2014).

BPR yang dibubarkan di antaranya PD BPR Sumedang Selatan, PD BPR Situraja, PD BR Cadasngampar, dan PD BPR Tanjungkerta. Sebelum bubar, perusahaan tersebut telah mengalami tahapan panjang.

Bank Indonesia lalu mengeluarkan pencabutan izin usaha enam PD BPR ini dengan Surat Keputusan Gunernur Senior Bank Indonesia No. 3/22.Kep.DGS/2001 tertanggal 5 Desember 2001.

Sebelumnya, pada 1998, PD BPR ini sudah dinyatakan tidak sehat keuangannya dan terancam dilikuidasi. Namun sejumlah kewajiban harus dilakukan terrutama memenuhi hak nasabah.

Sebelum likuidasi dilakukan dan pencabutan izin usaha, perusahaan harus melakukan semua kewajibannyan dulu diantaranya memenuhi hak kreditur dan nasabah.

“Dalam rangka penyelesian kewajiban PD BPR dalam likuidasi kepada para nasabah, pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD Sumedang mengajukan permohonan dana talangan guna penyelamatan dana pihak ketiga/dana masyarakat,” kata Ade.

Saat itu, Bank Indonesia memberikan dana pinjaman kepada bank beku kegiatan usaha dengan realisasi pinjaman sebesar Rp.6.891.741.025 untuk menanggulangi nasabah sebanyak 4.255 pemilik rekening. Dana itu digunakan untuk membayar hak nasabah mulai 29 Maret 1998 sampai 20 September 1999.

Selanjutnya, pencabutan izin usaha keluar pada 2011. Tim likuidasi kemudian mengembalikan dana talangan dan telah menyetorkan pengembalian dana talangan pemerintah sebesar Rp3,5 miliar, sehingga sisa dana talangan pemerintah saat itu sebesar Rp3.391.741.025.

Setahun kemudian, seluruh rekening ditutup hingga akhirnya enam PD BPR itu menyisakan utang ke BI sebesar Rp3.194.500.729.

“Kini, untuk menyelesaikan kewajiban atau utang dana talangan tersebut maka telah dianggarkan dalam APBD Sumedang tahun anggaran 2014 sebesar Rp1 miliar. Masih ada sisa utang lagi dan akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkas Ade.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/