Kinerja Pemerintahan Kab.Sumedang Tidak Optimal

by -60 views

Menyikapi informasi jebloknya rapor kinerja tahunan pemerintahan Kabupaten Sumedang tahun 2016 yang dirilis Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) banyak menuai kritikan dari masyarakat, salah satunya dari tokoh masyarakat Sumedang H. Tatang Sutarna.Ia menilai, selama tiga tahun berturut-turut Kabupaten Sumedang selalu mendapatkan Nilai C terhadap penilaian birokrat, hal tersebut membuktikan bahwa kinerja pemerintahan Sumedang tidak berjalan optimal.“Sangat prihatin melihat kondisi birokrasi Sumedang saat ini yang seolah tidak mempunyai kinerja yang baik, menurut saya menanggapi rendahnya tingkat akuntabilitas Kebupaten Sumedang dikarenakan ada empat permasalahan utama yakni tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, program kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan,” Tatang yang juga merupakan pejabat di Kejaksaan Agung menuturkan, problematika mendasar dalam konsep kepemimpinan di Sumedang yang ada saat ini adalah komunitas pimpinan yang lemah terhadap bawahan sebagai pelaksana kebijakan pemimpin serta komitmen dan kompetensi kepemimpinan yang masih jauh dari harapan.“Jelas itu sangat berdampak terhadap kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Sehingga, tujuan reformasi birokrasi sulit dicapai,” katanya.Menurutnya, reformasi birokrasi peningkatan kinerja harus dimulai dari pucuk pimpinan sebagai figur yang memberikan suri tauladan kepada bawahannya dan memiliki prinsip amanah, sebagai tanggung jawab pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya.“Amanah sarat mutlak yang harus dimiliki seorang pemimpin karena setiap tindakan dan perilaku pemimpin ditentukan oleh amanah yang diembannya dengan wewenang yang melekat pada simbol kepemimpinannya menjadikan pemimpin yang akuntabilitas dan integritas terhadap sebuah perbaikan dari organisasi dan kemajuan dari lembaga yang dipimpinnya,” ujarnya Tatang warga asal Cirusat Wado .Kabupaten Sumedang, lanjut ia, harus menerapkan dan mengedepankan nilai sebagai dan etika pemimpin dengan pola kehidupan yang santun dan sederhana secara karakter di dalam individunya, mampu membangun Sumedang professional, populis, transparan dan akuntabel. Sehingga, dampak dari kebijakan reformasi Sumedang dapat ibermanfaat bagi kepemerintahannya.“Aspirasi dari bawahan bisa membantu untuk belajar dari berbagai pengalaman yang sudah berjalan, proses pengamalan menjadi tuntutan pemimpin untuk selalu memperbaiki kualitas kebijakannya. Sehingga, dalam pembelajaran dapat diaplikasikan secara professional dan proporsional dalam melanjutkan langkahlangkah perubahan yang lebih baik,” katanya.Kemdati demikian, kata Tatang, menjadi sebuah urgensi bagi Bupati Sumedang selaku pimpinan seyogyanya menjadi agent change organisasi birokrasi. Bukan menjadi penguasa, yang mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya.“Capaian birokrasi akan di dapat dengan baik jika dilakukan secara benar dan adil serta pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang kompeten di Pemerintahan Kabupaten Sumedang tutupnya.