Kinerja Pemkab Sumedang Dinilai Tak Jelas

by -12 views
Pemkab Tepis Hal Mistis Soal Kematian Bupati HES
Pemkab Tepis Hal Mistis Soal Kematian Bupati HES

Kinerja Pemkab Sumedang Dinilai Tak Jelas

Jatinangorku.com – DPRD Sumedang meminta pemkab untuk selalu melaporkan tugas pembantuan dari pemerintah provinsi atau pusat agar kinerja pemkab pertahunnya bisa dengan jelas terukur dan tercapai.

Selama ini, dewan sulit mengawasi adanya tugas pembantuan tersebut karena selain pemkab tak melaporkan, tugas tersebut dilimpahkan saat anggaran berjalan.

“Kinerja pemkab jadi tidak jelas setiap tahunnya karena kami menemukan target yang tidak tercapai dengan alasan sudah terakomodasi oleh tugas pembantuan,” kata Ketua Pansus LKPj DPRD Sumedang Atang Setiawan, Kamis (22/5/2014).

Menurut Atang, meski menyisakan keuangan daerah namun ketidaktercapaian target kerja merupakan hal buruk bagi pemerintah. Selain itu, hal ini pertanda pemkab tak bisa berkoordinasi baik dengan pemerintahan lainnya.

“Jadi kalau sudah terukur atau diketahui ada tugas pembantuan pada urusan tertentu, maka rencana kerja di dinas tersebut harus diubah agar kas daerah tetap terserap optimal dan bermanfaat,” kata Atang.

Dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yang dikerjakan pemkab, setengahnya tidak mencapai target dengan alasan adanya tugas pembantuan.

Namun, yang lebih disayangkan, pemkab pun tidak merangkum jumlah besaran penerimaan anggaran tugas pembantuan secara keseluruhan yang diterima oleh pemkab. LKPj tahun lalu juga tidak menyajikan data ini.

“Jadi, ternyata dalam proses dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas pembantuan, pemkab tidak melaporkan kepada DPRD sehingga kami mengalami kesulitan dalam pengawasannya,” kata Atang.

Atang menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari tugas pembantuan ini tidak menggambarkan output yang jelas apalagi kalau dikaitkan dengan target capaian kinerja RPJMD.

Selain itu, jika suatu urusan atau program sudah dapat terwakili dengan dana atau program tugas pembantuan, program yang didanai dari kabupaten harus secepatnya dihapus.

“Dengan begitu akan ada efisiensi dana yang bisa dialokasikan untuk kegiatan lain,” pungkasnya.

Sumber : http://www.inilahkoran.com/