Komisi A Kecewa kepada Bupati Sumedang

by -41 views

Jatinangorku.com – Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang kecewa terhadap Bupati Sumedang H Ade Irawan.

Kekecewaan itu karena bupati tidak berkomunikasi dan berdiskusi terlebih dahulu tentang pengajuan dua orang calon wakil bupati (cawabup) kepada mendagri melalui gubernur.

Padahal, saat beraudiensi dengan Komisi A beberapa waktu lalu, bupati sudah memutuskan bahwa cawabup yang akan diajukan hanya satu orang dari birokrat.

“Tanpa berkomunikasi terlebih dahulu, tiba-tiba bupati merubah keputusan sebelumnya dengan mengajukan dua orang cawabup. Bahkan surat pengajuannya sekarang sudah sampai ke mendagri,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kab. Sumedang Ermi Triaji, di ruang Fraksi PKS, gedung DPRD Kab. Sumedang, Selasa (13/1/2015).

Menurut dia, meski pemilihan dan pengajuan cawabup murni hak prerogatif bupati, idealnya komunikasi dengan DPRD terkait pencalonan wabup seharusnya tetap berjalan. Apalagi ketika bupati merubah keputusannya dengan mengajukan dua cawabup dari asalnya satu orang. Dengan komunikasi, minimal bupati menyampaikan alasan pengajuan dua orang cawabup tersebut.

“Karena tak ada komunikasi, sehingga kami pun tidak tahu alasannya. Sebetulnya, kami tidak mempermasalahkan pengajuan satu atau dua orang cawabup karena secara normatif dibenarkan. Sepanjang alasannya kuat dan rasional apalagi bermanfaat bagi kepentingan daerah, kami setuju saja. Kenyataannya, jangankan tahu alasannya, diberitahukan juga tidak. Jadi, bupati mengabaikan komunikasi dengan dewan,” ujar Ermi yang juga Ketua Fraksi PKS.

Saat Komisi A beraudiensi dengan bupati, lanjut dia, bupati menyampaikan alasan akan mengajukan satu orang cawabup. Selain untuk menghemat anggaran, juga memudahkan pembagian tugasnya.

Mendengar alasan tersebut, Komisi A menyetujui bahkan mendukungnya. Namun, entah kenapa dan tak tahu alasannya, tiba-tiba cawabup yang diajukan ke mendagri jadi dua orang.

“Pertanyaannya, apakah perlu Sumedang memiliki dua orang wabup?. Terus bagaimana anggaran dan pembagian tugasnya? Ini yang kami pertanyakan. Khawatir setelah dua orang wabup itu dilantik, terjadi masalah. Harusnya mencegah masalah, bukannya menunggu masalah,” katanya.

Ermi mengatakan, menurut kabar dan informasi dari media, dua orang cawabup yang diajukan ke mendagri oleh bupati, yakni Eka Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Popon salah seorang kader PPP. “Kalau pastinya saya tidak tahu, karena bupati tidak secara resmi memberitahukan kepada DPRD, apalagi membuat surat tembusan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi A DPRD yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar, Jajang Heryana mengatakan, meski secara aturan bupati tak harus memberitahukan atau menyampaikan surat tembusan terkait pengajuan dua orang cawabup, etikanya bupati harus melaksanakannya karena DPRD mitra kerja bupati.

Apalagi keberadaan wabup sangat berpengaruh bagi kemajuan daerah, keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Memang pemilihan dan pengajuan cawabup menjadi hak prerogatif bupati, etikanya tetap mesti ada komunikasi dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada DPRD sebelum diajukan,” tuturnya.

Ketika dikonfirmasi di Gedung Negara Pemkab Sumedang, Bupati Sumedang H Ade Irawan enggan berkomentar.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/