KPI Pelopori Gerakan Hijau

by -55 views

KPI Pelopori Gerakan Hijau

Jatinangorku.com – Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Komunitas Pohon Indonesia (KPI) melakukan “Gerakan Hijau” (penghijauan). Misalnya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang ada di kawasan desa hutan, baik yang ada di Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, dan daerah lainnya. Bahkan, saat ini sedang melakukan garapan atau sosialisasi di kawa- san Kab. Sumedang.

Pada Selasa (27/8) sekitar pukul 13.30 WIB, KPI pun mengagendakan audiensi dengan Bupati Sumedang. Audiensi itu untuk membahas rencana sosialisasi kredit hutan rakyat di seluruh desa Kab. Sumedang. Sebelumnya, KPI melakukan sosialisasi serupa di Kab. Garut dan Kab. Bandung. Gerakan penghijauan di kawasan hutan itu, salah satunya untuk menanggulangi bencana banjir yang selama ini sering terjadi di daerah-daerah rawan bencana tersebut.

Ketua KPI, Dadi Ardiwinata melalui Ketua Bidang Hubungan Lintas Lembaga dan Kemitraan KPI, Koko K.R. Anggapradja, mengatakan, gerakan penghijauan kawasan hutan itu sebagai rangkaian jadwal kerja KPI. Selain itu, sebagai rencana tindak lanjut MoU (memorandum of understanding) antara KPI dengan Kementerian Kehutanan RI selama tiga tahun ke depan.

Terkait dengan MoU dan jadawal kerja KPI itu, katanya, pihaknya melakukan kajian ilmiah tentang peranan kepala desa dalam program rehabilitasi di DAS Cimanuk Citanduy dan DAS Citarum Ciliwung. “Selain itu melakukan pembuatan desa model hutan rakyat di dua DAS tersebut,” katanya kepada “GM” melalui pesan singkatnya, Selasa kemarin.

KPI juga, tambahnya, melakukan implementasi hutan rakyat berdasarkan pada hutan rakyat di hulu, tengah dan hilir. “Jadwal kegiatan itu berdasarkan pada hasil diskusi dengan dewan pakar KPI,” katanya.

Ia mengatakan, langkah kerja KPI juga mendapat respons dari Gubernur Jabar yang mendorong KPI untuk melakukan pembentukan Satgas Citarum. Tetapi hal itu sepertinya sudah ditindaklanjuti pihak lain. Namun hingga kini sepertinya belum ada tindakan strategis dari pihak yang bersangkutan.

Masih dikatakannya, langkah-langkah lainnya yang saat ini sedang dihadapi KPI, yaitu salah satunya membuat kajian salah satu perda tentang larangan penggunaan lahan miring untuk dipergunakan sebagai lahan perkebunan. “Lahan miring itu untuk digantikan penanaman pohon berbuah yang bibitnya disediakan oleh pemerintah daerah,” katanya.

Di samping itu, kata dia, KPI juga memiliki pemikiran lainnya. Di antaranya tentang pembuatan perda untuk pungutan kepada setiap pengajuan/perpanjangan pajak kendaraan bermotor roda empat yang disertakan biaya untuk penanaman 10 pohon (Rp 100.000). “Kendaraan roda dua sebanyak 5 pohon (Rp 50.000),” tuturnya.

Ia juga mengatakan, KPI juga terus melakukan sosialisasi tentang program kredit hutan rakyat. Sosialisasi itu hanya bagian atau lebih kepada rangsangan terhadap para petani dan masyarakat untuk mau menanam pohon sebagai tindaklanjut dari program. Apalagi saat ini pemerintah telah memprogramkan penanaman sebanyak 1 miliar pohon.

Terkait dengan kegiatannya itu, kata Koko, KPI juga memiliki pemikiran untuk menjawab kebutuhan harian para petani hutan rakyat.

Sumber : http://klik-galamedia.com