KPK-Pemprov Jabar Sepakat Selesaikan Masalah Lingkungan

by -57 views
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan penyelesaian permasalahan penegakan hukum lingkungan dan tata ruang di Jawa Barat.
Dikatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, KPK akan melakukan supervisi terhadap permasalahan sumber daya alam di Jawa Barat dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang sudah berlarut-larut tidak tertangani.
“KPK melakukan supervisi mendorong untuk percepatan penyelesaian (masalah) sumber daya alam sebagaimana pelayan publik yang kinerjanya dipantau secara elekronik, e samsat, perijinan, itu kan jadi percontohan, maka pada saat bersamaan sebelum jadi percontohan dilakukan dorongan pencarian terbaik,” ungkapnya saat melakukan pertemuan bersama KPK dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Jawa Barat dengan tema “Bersama menyelamatkan negeri”, di Gedung Sate, Bandung, Jumat (10/2/2017).
Sehingga kata Aher KPK datang untuk mendorong percepatan penyelamatan sumber daya alam Jawa Barat melalui supervisi yang digagasnya. Dalam acara tersebut juga dipaparkan berbagai permasalahan seperti permaslahan pada dinas-dinas yang sangat berhubungan dengan sumber daya alam, yakni dinas ESDM, PERKEBUNAN, tata ruang, kehutanan, PSDA, LH, dan Binamarga.
“Pemasalahan tadi dipaparkan seluruhnya, kedepan akan ada rencana aksi yang disupervisi oleh kpk,” jelasnya.
Aher sapaan akrabnya, menyebutkan peran KPK dalam permasalahan lingkungan di Jabar sangat berkaitan. Pasalnya ia menilai dalam ranah pemberdayaan sumber daya alam sangat rawan terjadi tindak pidana korupsi.
Korupsi menurut Aher, bisa berupa korupsi secara langsung dan tidak langsung, oleh karena itu ketika pengelolaan sumberdaya alam tidak benar dan tidak baik akan menimbulkan kerugian untuk negara.
“Berapa yang didapatkan berapa pajak yang harus di bayar, kalo tidak jelas pendapatan negara kan bisa berkurang, itu kan ada unsur korupsi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, seperti pada Sumber daya air, air tanah yang dipakai oleh industri itu seharusnya dibayar per meternya, tapi kebanyakan saat ini banyak perusahaan yang tidak melaporkan kedalaman sumurnya atau ada yang memasang meterannya tapi perusahaan tersebut mengurangi meterannya tersebut. Disanalah kata Aher terjadi penyimpangan.
Selanjutnya, rencana aksi tersebut akan terlebuh dahulu dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada, kemudian dilakukan tindakan bersama dengan kpk agar masalah lingkungan di Jabar cepat selesai.
Sementara itu permasalahan yang disoroti oleh pihaknya adalah permasalahan tambang, seperti tambang pasir besi yang menurutnya perlu dikelola agar sesuai dengan aturan, begitupun sumberdaya air, kehutanan, perkebunan yang sangat berpengaruh pada kehidupan dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
“Saya kira ada indikasi pelanggaran di semua lini, kita cegah, kalo ada pelanggaran dihentikan, kalo terlalu banyak melanggar tidak cocok lewat pendekatan hukum, makanya kita ajak semua sesuai dengan aturan, kali masih melanggar baru kita tindak,” imbuhnya.
Dengan kolaborasi bersama KPK, diakui olehnya diharapkan dengan Wibawa KPK bersama lembaga lainnya akan mampu membuat masyarakat menaati peraturan yang ada.
Sementara dikatakan Pimpinan KPK Saut Situmorang pihaknya terlebih dahulu akan mengkaji berbagai permasalahan yang terjadi pada penegakan hukum lingkungan dan tata ruang Jawa Barat.
Namun pihaknya menyebut yang menjadi concern perhatian dari pihaknya di Jawa Barat adalah permasalahan air dan tambang. Hal tersebut menurutnya yang menjadi sumber daya alam utama yang dimiliki Jawa Barat, seperti halnya potensi yang dimiliki oleh Sungai Citarum yang mampu menghasilkan Triliunan Rupiah.
“Kami membantu pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan sumberdaya alam, terlebih air, untuk Jabar yang menonjol seperti kita lihat di Citarum saja triliunan uang, dengan menghasilkan listrik,” ungkapnya.
Pada intinya kata Saut, pihaknya datang membantu penegakan hukum lingkungan, tata ruang dan lain-lain di Jawa Barat. Pasalnya ia menilai permasalahan pencemaran air di Sungai Citarum sangat merugikan, selain menyebabkan rusaknya turbin pembangkit listrik yang dialiri air Citarum, juga mengancam kesehatan ribuan masyarakat yang berada di bantaran sungai Citarum.
Apalagi tambahnya, sektor Sumber Daya Alam rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan tidakan transaksinoal, dan itu merupakan sebuah tindak pidana korupsi