KPU dan Panwaslu Tentukan Suksesnya Pemilu

Sebagai ujung tombak untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu, peran KPU dan Panwaslu sangatlah penting. Terutama, dalam menghasilkan pemilu yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena, diperlukan penyelenggara memiliki integritas tinggi.

Untuk mewujudkan itu, perhatian terhadap penguatan para komisioner-pun mutlak dilakukan.

”Paling tidak saya melihat ada dua isu kelembagaan yang perlu diperhatikan para-penyelenggara pemilu saat ini. Pertama, penguatan mekanisme rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu baik tingkat KPU/ PPK/PPS/KPPS dan kedua penguatan supervisi kelembagaan ditingkat lokal,” kata mantan Ketua PPK Kecamatan Cimanggung, Jajat Sudrajat, kemarin (9/11).

Dikatakan Jajat, poin pertama mekanisme rekrutmen dan seleksi penyelenggara ini harus benar-benar memperhatikan aspek kemandirian. Baik secara individu ataupun pelekatan relasi sosial di pribadi masing masing.

“Para penyelenggara baik PPK atau PPS di desa-desa yang terpilih, seharusnya tidak hanya mengerti soal pengetahuan teknis pemilu, tetapi mempunyai kemampuan yang membuktikan aspek kemandirian yang dapat diimplementasikan,” jelasnya.

Kedua, kata Jajat, berdasarkan informasi, salah satu titik lemah penyelenggara ialah melakukan supervisi hierarki kelembagaan di tingkat lokal secara berkelanjutan. KPU dan Panwaslu harus memperhatikan persoalan manajemen ini secara serius. Paling tidak, kalau ini dapat dilakukan, KPU dan Panwaslu baru dapat bekerja secara efektif untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

”Adapun indikasi sederhana profesionalisme penyelenggara pemilu adalah memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan pemilu, memiliki ilmu dan pengalaman dalam menganalisis serta bekerja di bawah disiplin kerja,” terangnya.

“Lainnya, mampu melakukan pendekatan disipliner, mampu bekerja sama dengan para stakeholder; dan cepat tanggap terhadap masalah pemilu yang kedatangannya sulit terprediksi,” imbuh Jajat.

Sehingga, kata dia, tidaklah berlebihan apabila fokus kajian profesionalisme penyelenggara pemilu legislatif dilakukan analisis dari tiga aspek.

Pertama, aspek kepemimpinan. Sejujurnya, peran kepemimpinan seseorang/individu merupakan faktor yang dapat menggerakkan daya dan usaha penyelenggara di bawahnya (PPK/PPS/KPPS). Serta, dapat mendukung organisasi dalam mengembangkan tujuan dan pelayanannya.

Menurutnya, adapun untuk membuktikan integritas seorang penyelenggara akan dipantau dan diawasi oleh semua pihak. Sebab, para penyelenggara pada waktu pelaksanaan pemilu itu menjadi makhluk yang paling diperhatikan dan diawasi oleh semua pihak. Baik lembaga pemerintah maupun swasta bahkan para insan pers.

“‘Terlebih untuk Dapil satu Cimanggung-Jatinangor yang selalu menjadi barometer pemenangan di Pilkada. Baik bupati atau gubernur yang notabene terdapat banyak pendatang. Misalnya, karyawan pabrik dengan kawasan industrinya atau para pelajar dari setiap daerah sebagai kawasan pendidikannya yang berada di Jatinangor,” tandasnya. 

 

 

 

Sumber : https://www.sumedangekspres.com