Kronologis Terbongkarnya Kasus E-KTP

by -33 views

UNTUK kedua kalinya Setya Novanto berstatus tersangka terkait kasus E-KTP.  Hal ini berdasarkan surat dengan kop dan cap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bernomor B-619/23/11/2017 yang yang fotonya beredar tertanggal 3 November 2017. Surat tersebut merupakan perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru kepada Ketua DPR-RI tersebut.

Adapun pertama kali Setya Novanto menjadi tersangka terkait kasus E-KTP pada 17 Juli 2017, namun dengan hasil putusan praperadilan menyatakan status tersangka setya novanto tidak sah. 

Sejauh ini, KPK membenarkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengembangan kasus proyek KTP elektronik (E-KTP). Namun mereka belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal nama tersangka atau pun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait pengembangan kasus E-KTP itu.

Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDB) yang dikeluarkan oleh KPK untuk Setya Novanto, tertulis Sprindik dengan nomor 113/01/10/2017 per tanggal 31 Oktober 2017. Dalam SPDB tersebut dijelaskan bahwa Ketua DPR-RI melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara Nasional (E-KTP) tahun 2011 s.d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Replubik Indonesia.

Setya Novanto diduga melakukan ini bersama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Ir. Sugiharto, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Setya Novanto Terjerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang  Sugiana Sugiharjo”. Ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Anang adalah tersangka baru dalam kasus E-KTP. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan, dan merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun.

Upaya yang dilakukan KPK untuk membongkar Kasus E-KTP ini sangatlah panjang. Berikut ini adalah kronologi proses pengungkapan kasus E-KTP:
 

26 juli 2013

KPK Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik-53/07/2013 dengan surat itu KPK mulai menyelidiki dugaan adanya praktek korupsi paket E-KTP tahun 2011-2012.
 

17 April 2014

KPK menemukan adanya Indikasi Korupsi dan Menaikan status kasus ini ke penyidikan. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, mengumpulkan dokumen, serta bukti-bukti elektronik.
 

21 September 2016

KPK menetapkan Irman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri.
 

21 Maret 2017

Andi Agustinus alias Andi Narogong ditettapkan Tersengaka Ketiga oleh KPK.
 

1 Maret 2017

KPK melimpahkan Berkas dakwan Irman dan Sugiharto ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
 

9 Maret 2017

Irman dan Sugiharto menjalani sidang perdana dan nama Setya Novanto muncul sebagai salah seorang yang ikut serta dalam kasus korupsi ini.
 

21 Juni 2017

Penyidik melaporkan hasil pengembangan penyidikan pada KPK dengan Nomor penyidikan: LPP15/23/07/2017.
 

17 July 2017

KPK menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017.
 

18 July 2017

Penyidik KPK memberikan surat Penyidikan kepada Setya Novanto dengan Nomor: B-310/23/07/2017. (Dani Ramdani)

 

 

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com