KSPSI Jabar Tolak Penghitungan Upah Minimum Provinsi Jabar 2018

by -75 views

KSPSI Jabar Tolak Penghitungan Upah Minimum Provinsi Jabar 2018 Gubernur Jawa Barat ‎Ahmad Heryawan mengaku telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimun Provinsi Jawa Barat 2018. Terlepas meski tidak menyebutkan besarannya, Heryawan berharap dewan pengupahan kota dan kabupaten di Jabar harus melebihi UMP ketika menetapkan Upah Minium Kota/Kabupaten (UMK) 2018.

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan Jabar telah menyepakati besaran UMP Jabar 2018 sebesar Rp 1.544.360,67 atau mengalami kenaikan dari UMP 2017 sebesar 8,71 persen.

“Harapannya nanti UMK kota/kabupaten tidak boleh lebih kecil daripada UMP. UMP ini batasan terkecil,” ucap Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin, 30 Oktober 2017.

Heryawan pun mengharapkan keputusan tersebut tidak menimbulkan ekses negatif dan tidak ada gejolak penolakan. Dia berharap semua pihak memahami keputusan tersebut.

“Mudah mudahan tidak ada gejolak semua pihak memahami. Buruh merasakan manfaatnya dan membuat dunia usaha kondusif, sehingga dunia usaha tetap berjalan dan pekerja tetap berkerja,” ujar dia.

UMP Jabar 2018 tersebut nantinya akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang. Paling lambat pemerintah provinsi sudah menetapkannya pada 1 November 2017.‎ Untuk diketahui, UMP 2017 Jabar yaitu sebesar Rp 1.420.624,29. Kenaikan saat itu 8,25 persen dari UMP 2016.

Menolak UMP 2018

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jinto mengatakan,‎  penetapan UMP/UMK berdasarkan PP 78  Tahun 2015 bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL dan pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Sementara itu, formulasi dalam PP 78 tahun 2015 tidak berdasarkan KHL melainkan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Maka penetapan UMP tahun 2018 dalam rapat pleno dewan pengupahan provinsi Jawa Barat semua perwakilan serikat pekerja/serikat buruh menolak penetapan UMP tahun 2018 tersebut,” ucap dia terpisah.

Diakui dia, besar harapan mereka terhadap gubernur agar menetapkan UMP/UMK tahun 2018 berdasarkan PP 78 tahun 2015. “Sikap kita menolak UMP/UMK berdasarkan PP 78 tahun 2015. Di samping tidak sesuai dengan UU 13 tahun 2003, nilainya sangat kecil hanya 8,71% akan membuat daya beli buruh semakin rendah,” tutur dia.

Dengan besaran kenaikan upah tersebut, kata dia, hal itu akan merembet pada formulasi UMK. Pihaknya pun tengah bersiap untuk kembali menyiapkan aksi penolakan di Gedung Sate mendekati pertengahan bulan November jelang penetapan UMK nanti.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com