Lagi, Warga Tolak Tower BTS di Sumedang

by -61 views

Lagi, Warga Tolak Tower BTS di Sumedang

Jatinangorku.com – Penolakan pendirian tower atau menara BTS (Base Tranceiver Station) kembali terjadi di Sumedang. Kali ini disampaikan warga RW 15 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara. Penolakan ini disampaikan lebih dini karena warga takut kecolongan lagi seperti yang pernah terjadi di beberapa wilayah lainnya di Sumedang.

“Kami menolak rencana pembangunan tower di lingkungan kami karena kami keberatan atas lima hal dan semuanya sudah kami sampaikan ke pemerintahan setempat,” ujar Sumitra, warga di RW 15 Kelurahan Situ, Sumedang Utara, Senin (5/5/2014).

Menurut Sumitra, rencana pendirian tower itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat karena adanya risiko dan radiasi yang berlebihan terhada kesehatan. Adanya tower tinggi itu juga mengundang petir, sementara tower berada di tengah pemukiman padat. Keberadaannya juga ditakutkan roboh. Selain itu, masyarakat tidak membutuhkan menara tersebut karena tidak ada masalah signal telepon.

Kepala Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informasi Teddy Mulyono menyebutkan, pembangunan tower BTS ditujukan untuk meningkatkan kegiatan telekomunikasi.

“BTS adalah pemancar radio telekomunikasi yang secara kolektif membentuk jaringan sel telekomunikasi (selular) sehingga memungkinkan terjadinya hubungan telekomunikasi nirkabel. Jadi dengan adanya menara ini maka kegiatan telekomunikasi meningkat dan semakin mudah,” terang Teddy.

Teddy tidak menampik jika dalam pendiriannya, tower ini kerap mengundang protes warga. Menurut Teddy, ini terjadi karena perusahaan bisa jadi telah melanggar beberapa aturan sehingga warga tidak setuju. Untuk itulah, Teddy mengimbau kepada perusahaan untuk dapat bekerjasama dalam pembangunan tower ini agar sesuai dengan aturan dan tidak menimbulkan keresahan dan lain sebagainya.

Sementara, mengenai perizinan, Teddy menyerahkannya ke bagian perizinan karena perusahaan pemilik tower dikenakan dua macam retribusi yaitu retribusi jasa tertentu dan pembayaran atas diberikannya izin mendirikan tower serta retribusi jasa umum. Yaitu pembayaran atas penggunaan lahan dan kawasan dimana tower berdiri.

“Untuk izin awal tentu harus sudah memenuhi aturan. Nanti kalau sudah lengkap izin dan aturan, baru dikenakan retribusi jasa umum yang dikelola Dishubkominfo,” tutupnya

Sumber : http://www.inilahkoran.com/