Lahan Diperjualbelikan oleh Pihak Tertentu Bangli di Jatinangor Harus Ditertibkan

by -11 views

Lahan Diperjualbelikan oleh Pihak Tertentu Bangli di Jatinangor Harus Ditertibkan

Jatiangorku.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumedang, Dadang Rohmawan angkat bicara mengenai maraknya bangunan liar (bangli) yang berdiri di beberapa tempat di Jatinangor, khususnya yang ada di depan gerbang lama Universitas Padjadjaran (Unpad).

Menurutnya, setiap bangli atau bangunan apa pun yang tidak berdasarkan ketentuan hukum dan aturan, harus segera dibongkar karena akan merusak tatanan kewilayahan dan rencana tata ruang wilayah.

“Kami harus uji historisnya terlebih dahulu. Bagaimana bangunan liar itu bisa berdiri. Nah, sejauh ini lahan yang ditempati sudah dibeli oleh Pemprov Jabar dari Unpad pasca pelebaran jalan. Jadi, kewenangannya ada di pemda setempat,” kata Dadang kepada wartawan di kantor Kecamatan Jatinangor, Selasa (15/7).

Menurutnya, karena status tanahnya milik Pemprov Jabar, maka muspika melalui Satpol PP kecamatan berhak mengeksekusi bangunan liar tersebut. Tentunya, dengan koordinasi bersama Satpol PP Kab. Sumedang, sebab lahan yang ditempati para pedagang, termasuk daerah milik jalan (DMJ).

“Kalau tanah pemprov, berarti DMJ-nya 10 meter dari jalan. Nah, itu ‘kan berdekatan sekali antara jalan dengan bangunan,” terangnya.

Dadang menambahkan, siapa pun yang memiliki lahan, baik Unpad maupun Pemprov Jabar, bangunan tersebut memang harus ditertibkan. Karena selain melanggar aturan, juga melanggar estetika pengguna jalan.

“Dikhawatirkan, nanti di setiap pinggir jalan banyak lagi bangunan liar. Anehnya, lahan itu diperjualbelikan oleh salah satu pihak, sehingga pedagang dengan bebas memilikinya,” jelasnya.

Sudah menerima data

Sementara itu, Camat Jatinangor, Asep Aan Dahlan menambahkan, pihaknya sudah menerima data bahwa lahan itu memang milik Pemprov Jabar pasca pelebaran jalan. Oleh karena itu, kewenangannya ada di pemerintah. Kendati demikian, pihaknya harus berkoordinasi dulu dengan Dinas PU provinsi dan Pol PP Kab. Sumedang.

“Berdasarkan temuan, lahan itu memang milik pemprov. Bahkan, memang berada di trotoar jalan. Jadi, harus ditertibkan,” kata Asep.

Selain bangunan di kanan jalan, bangunan di kiri jalan pun sama-sama melanggar aturan dan akan ditertibkan.

“Kalau yang di sebelah kanan jalan, jumlahnya ada tujuh kios. Enam warga Padang dan satu warga Majalengka. Kalau di sebelah kiri jalan, tanahnya milik pribadi PT SS (eks PT KAI, red),” jelasnya.

Sumber : http://www.klik-galamedia.com/