Layanan Satu Pintu TKI Jabar Masih Terkendala Petugas

by -79 views
Realisasi Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Jawa Barat masih terkendala permasalahan kesiapan Pemerintah Daerah dan juga kekurangan petugas yang melakukan pelayanan.
Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan bantuan anggaran untuk tiga LTSP di tiga kabupaten Jawa Barat yang menjadi penyumbang TKI terbesar.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tiga kabupaten yang telah dibantu peralatan dan bangunan adalah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sukabumi. Namun kata Deddy sampai saat ini di tiga kabupaten tersebut masih belum ada petugas yang diperbantukan untuk melakukan pelayanan di LTSP dari dinas dan pihak terkait. Seperti Kepolisian dan Transmigrasi.
“Yang udah siap Sukabumi, Subang, Kerawang, yang jadi permasalahan orangnya ga ada, alat, bangunan udah ada, dari polisi harus ada, transmigrasi, Disdukcapil, dinasnya, belum siap juga kan satu pintu,” jelasnya usali melakukan Rapat Evaluasi Tata Kelola Pelayanan TKI dan Pembentukan LTSP Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/4/2017).
Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi komitmen dari pemerintah daerah tersebut. Termasuk pemerintah daerah yang belum siap sama sekali untuk penerapan LTSP ini. Diantaranya adalah indramayu cirebon majalengka, karawang, subang, purwakarta, cianjur, sukabumi, dan kabupaten bandung.
Hal tersebut dikarenakan pengelolaan pelayanan di sembilan daerah penyumbang TKI terbesar dijabar masih belum mampu mengelola dan melindungi warganya yang bekerja diluar negeri.
Padahal kata dia di tahun 2016, lebih dari 51 ribu TKI asal Jabar yang merantau ke luar negeri untuk bekerja. Jumlah tersebut merupakan jumlah TKI legal yang tergata, belum lagi TKI yang pergi melalui jalur ilegal.
“Ini yang legal, belum lagi yang ilegal,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia sangat berharap komitmen pemerintah daerah dan juga instansi terkait untuk ikut mendorong peningkatan pelayanan dan juga perlindungan TKI di daerah. Pasalnya, rencana ini sudah dicanangkan setahun yang lalu, namun kata dia hingga kini baru tiga kabupaten yang sudah memenuhi kesiapan.
Padahal tambah Demiz sapaan akrabnya, biaya yang dikeluarkan oleh calon TKI yang mengurusi ijin di LTSP yang sudah berjalan, yaitu di Kabupaten Indramayu bisa hemat hingga 40 persen anggaran. Ia mencontohkan yang diterapkan di Indramayu jika pembiayaan Rp 10 juta, maka akan menghemat Rp 4 juta.
Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk mengurusi perijinan terbilang lebih singkat, jika pada biasanya membutuhkan 24 hari, maka dengan LTSP bisa diakses selama 17 hari saja.
“Itu di Indramayu belum ada polisi dan transmigrasi, apalagi sudah lengkap semua, akan lebih hemat waktu dan biaya,” jelasnya.
Ia pun berharap setiap kabupaten bisa mencontoh yang dilakukan oleh Desa Majasari di Indramayu yang menjadi Desa terbaik di Jawa-Bali, bagaimana desa tersebut dapat mengelola TKI, dari mulai pemberangkatan hingga kepulangan tidak pernah ada kasus. Apalagi disana ungkap Demiz purna TKI bisa menjadi wirausahawan sukses.
“Disana rapi, bagus, dikelola semua, bahkan disana disediakan skype untuk komunikasi dengan keluarganya yang menjadi TKI,” imbuhnya.
Kemudian ia pun meminta seluruh kabupaten di Jabar serta instansi terkait untuk menunjukan komitmennya untuk menjadikan permasalahan perlindungan dan pelayanan TKI lebih baik lagi.