Listrik Padam, Ribuan Warga Garut Ngeluh

by -212 views

Listrik Padam, Ribuan Warga Garut Ngeluh

Jatinangorku.com – Ribuan warga di Kab. Garut kembali mengeluhkan pemadaman listrik yang dilakukan PLN dalam waktu berjam-jam dan berulang-ulang. Mereka menyesalkan pemadaman itu karena menghambat aktivitas. 

Tidak hanya itu, alat-alat elektronik termasuk alat komunikasi juga tidak berfungsi. Di Kec. Bungbulang, misalnya, aliran listrik terputus, Senin (23/9) sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, listrik masih belum menyala.

“Di tempat kami, lampu mati sangat lama, hingga berjam-jam. Warga pun terpaksa memborong lilin dan minyak tanah untuk mempersiapkan penerangan pada malam hari, kalau-kalau mati lampu berkepanjangan,” papar Ali Nugraha (28), salah seorang Warga Desa/Kec. Bungbulang, kepada wartawan, kemarin.

Keluhan yang sama disampaikan Aip (50), warga Desa Pamegatan, Kec. Cikajang. Menurutnya, warga mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik. Warga pun menduga hal ini terjadi akibat buruknya kondisi jaringan listrik menuju perkampungannya. Bahkan, dalam satu minggu bisa terjadi empat kali pemadaman.

“Kalau dihitung, dalam satu minggu pemadaman ini bisa terjadi empat kali. Berarti kalau dijumlah selama satu bulan terakhir ini, sudah terjadi 16 kali pemadaman dengan durasi pemadaman yang sangat lama,” katanya.

Menanggapi hal itu, Humas PT PLN Area Garut, Wahyudin mengatakan, hampir seluruh kawasan selatan Kab. Garut seperti Pameungpeuk, Banjarwangi, Singajaya, dan beberapa kecamatan lainnya mengalami pemadaman listrik pada Senin (23/9). Hal ini disebabkan sedang dilakukan pemeliharaan jaringan listrik di kawasan Sumadra, Kec. Cikajang.

“Beberapa kecamatan di kawasan Garut Selatan mengalami pemadaman. Namun ada juga yang masih nyala karena mendapat suplai listrik dari Pangalengan, Kab. Bandung,” katanya.

Wahyudin mengatakan, pemadaman sementara juga dilakukan di sejumlah kawasan lainnya seperti Kawangpawitan dan Garut Kota. Di kawasan ini jaringan listrik banyak yang rusak akibat kawat layangan, sehingga perlu perbaikan. Selama perbaikan dilakukan, aliran listrik dipadamkan.

Benang layangan juga mengganggu jaringan lain yang ada di Kec. Tarogongkidul, Samarang, Cilawu, dan Cibatu. Akibatnya, PT PLN menanggung kerugian yang tidak sedikit. Selain harus mengganti jaringan yang rusak akibat layangan, juga tidak mendapatkan income karena tidak bisa menyuplai listrik kepada konsumen.

“Perbaikan jaringan yang rusak akibat benang layangan memerlukan waktu cukup lama. Kami harus menyisir jaringan untuk menemukan titik gangguan. Maka dari itu, kami berharap agar warga membantu kami untuk saling mengingatkan bahaya bermain layangan dekat jaringan listrik,” imbuhnya. 

Saluran putus

Sementara itu, Deputy Manager Komunikasi PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Achmad Syah mengakui hal itu. Menurutnya, padamnya listrik di wilayah Garut Selatan, khususnya di wilayah Bungbulang dan Cikajang, disebabkan oleh putusnya saluran tegangan menengah di arah Kawah Putih, beberapa hari lalu.

“Saluran tegangan menengah itu putus karena ada benang layang-layang yang terbuat dari kawat selling baja, yang nyangkut ke saluran jaringan listrik. Sehingga membuat saluran listrik tegangan menengah di sana putus,” jelas Achmad. 

Saat kejadian, lanjut Achmad, petugas PLN di wilayah Garut Selatan langsung mengecek jaringan. Terlebih ada beberapa jaringan listrik yang padam akibat itu. Meski demikian proses pun cukup lama, pasalnya medan untuk menuju lokasi saluran listrik tegangan menengah yang terputus cukup berat dan harus menembus hutan. 

“Apalagi saluran jaringannya sangat panjang sehingga proses perbaikannya pun agak lama,” katanya. 

Namun demikian, kondisi tersebut sudah diperbaiki, bahkan pasokan listrik ke beberapa daerah di Garut Selatan sudah normal kembali, khususnya untuk daerah Bungbulang dan Cikajang. 

“Tadi (kemarin, red) sekitar pukul 16.00 WIB, sudah aman, sehingga pasokan listrik pun sudah normal kembali,” katanya.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar tidak bermain layang-layang, apalagi dengan menggunakan benang kawat baja karena sangat berbahaya bagi keselamatan dan membuat instalasi listrik rusak.

Warga KBB

Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat (KBB) termasuk salah satu daerah pemasok listrik terbesar untuk Jawa-Bali. Hal itu tak lepas dengan keberadaan Waduk Saguling serta rencana beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan atau yang dikenal Upper Cisokan. Namun sayang, kedua kawasan tersebut belum sepenuhnya menolong warga KBB, khususnya yang berada di wilayah selatan untuk menikmati listrik. 

Sedikitnya 25 persen warga yang tinggal di daerah pelosok macam Cipeundeuy, Gununghalu hingga Rongga rumahnya belum teraliri listrik.

“Ini kan sangat memprihatinkan. Saat KBB dinyatakan pemasok listrik terbesar bagi Jawa-Bali, warganya sendiri justru malah mopoek. Kondisi ini jelas merupakan tanggung jawab pemda yang harus bisa memaksimalkan berbagai program baik dari pusat, provinsi maupun daerah,” ungkap Ketua Badan Legislasi DPRD KBB, Muhamad Dartiwa usai mendengar penyampaian Nota Pengantar Bupati Bandung Barat atas dua buah Raperda dan Perubahan RAPBD 2013 dalam Sidang Paripurna DPRD KBB di Grand Hotel Lembang, KBB, Senin (23/9).

Menurut Dartiwa, sesuai Undang-Undang (UU) No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di mana pemerintah memberikan keluasan kesempatan bagi pemerintah daerah, selain perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam memberikan suplai listrik bagi masyarakat Indonesia, maka sudah sewajarnya Pemda KBB mengendalikan masalah kelistrikan sehingga bisa memberi pelayanan bagi warga yang belum menikmati listrik.

“Saya berharap Pemda KBB harus berbenah diri mengingat kewenangan yang sudah diberikan sektor ketenagalistrikan cukup luas dan besar. Jadi Pemda mesti bisa mengimplementasikan dan melakukan pembinaan serta pengawasan di sektor pengelolaan dan pengusahaan di bidang ketenagalistrikan,” cetusnya.

Dartiwa menyatakan, untuk mewujudkan rasio elektrifikasi (teraliri listrik) hingga 100% di KBB memang sulit terwujud. Sebab program pemasangan listrik tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk, terutama di perdesaan, yang sudah mencapai 1,8 juta jiwa.

“Upaya pencapaian rasio elektrifikasi sering berjalan konstan dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada tingkat pemasangan listrik ke desa-desa yang belum teraliri listrik. Belum lagi, faktor metode penghitungan kepala keluarga memengaruhi besaran rasio elektrifikasi,” terangnya.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dibutuhkan investasi sekitar Rp 12 miliar. Padahal, anggaran program listrik masuk desa (lisdes) yang dilakukan Pemda KBB melalui DBM-SDAP hanyasebesar Rp 3,8 miliar. 

“Rasio elektrifikasi di KBB hanya 74% dan angkanya hanya bergerak sedikit setiap tahunnya. Karena itu, ada sekitar 100.000 kepala keluarga (KK) yang belum menikmati listrik yang tersebar di seluruh KBB,” katanya.

Sumber : http://klik-galamedia.com