LSM: Perpres 62/2013 Mengandung Jebakan Definisi Deforestasi

by -13 views

LSM: Perpres 62/2013 Mengandung Jebakan Definisi Deforestasi

Jatinangorku.com – Sejumlah LSM dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menilai, Peraturan Presiden No 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi (REDD+) masih mengandung jebakan terkait definisi deforestasi. 

“Koalisi juga memperingatkan bahwa Perpres 62/2013 masih mengandung jebakan definisi yang mengartikan deforestasi hanya sebagai perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan,” kata Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim Mida (CSF-CJI) Mida Saragih dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. 

Selain CSF-CJI, LSM lainnya yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global adalah Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Perkumpulan Huma, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Menurut Koalisi, dengan pemaparan definisi seperti itu, berarti pembukaan kebun untuk keperluan Hutan Tanaman Industri atau sawit tidak dianggap sebagai deforestasi. “Dalam konteks tumpang tindih perizinan, kacaunya penataan ruang, dan korupsi, definisi deforestasi semacam ini sangatlah lemah,” ucapnya. 

Ia juga mengatakan, Koalisi mengapresiasi adanya niat Pemerintah melalui Perpres tersebut untuk mendapatkan sumber pendanaan yang mandiri dan tidak terikat. 

Hal tersebut dinilai sebagai bentuk independensi dan kedaulatan dalam pengelolaan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sektor kehutanan. 

“Seharusnya pasal ini melindungi segala pengelolaan sektor kehutanan melalui REDD+ dari segala bentuk intervensi pendanaan dalam bentuk hutang, bantuan teknis, maupun hibah dengan syarat,” katanya. 

Untuk itu, pemerintah juga didesak antara lain untuk memperjelas langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dijalankan Badan REDD+ secara inklusif. 

Selain itu, perlu pula diberikan kejelasan mengenai langkah-langkah penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan yang masih tersisa dan tertuang dalam Strategi Nasional REDD+ seperti pengkajian perizinan, penegakan hukum yang ditekankan pada pendorong deforestasi utama, pengamanan hak tenurial dan wilayah kelola masyarakat adat dan lokal, serta penyelesaian konflik kehutanan berbasis hak dan memastikan kepatuhan berbagai Kementerian/Lembaga. 

“Dorong upaya perbaikan tata kelola kehutanan dan sektor sumber daya alam sebagaimana Mandat Tap MPR No IX/2001,” tuturnya. 

Sebagaimana diberitakan, Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo mengatakan, deforestasi yang kini mulai menurun akan mendukung penurunan gas emisi. 

“Perubahan emisi di Indonesia sudah mula terjadi pada 2009 dan kini sudah mencapai 20 persen untuk selanjutnya diharapkan mencapai 40 persen sesuai target internasional pada 2020,” ujar Agus pada Pertemuan Nasional “The Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ)” di Jakarta, Jumat

Sumber : http://id.berita.yahoo.com/