Masalah Waduk Jatigede Belum Beres, Warga Unjuk Rasa

by -88 views

Puluhan warga OTD (orang terkena dampak) pembangunan Waduk Jatigede, kembali berdemontrasi di halaman gedung DPRD dan kantor Induk Pusat Pemerintahan (IPP) Pemkab Sumedang, Kamis 27 Oktober 2016. Mereka menuntut supaya pemerintah secepatnya menyelesaikan dampak sosial yang hingga kini belum tuntas. Hal itu, terutama pembebasan lahan dan bangunan tahun 1982 dan 1986 yang hingga kini masih menyisakan berbagai permasalahan.

Permasalahannya, seperti tanah warga yang terlewat belum dibebaskan, salah ukur dan salah klasifikasi tanah termasuk salah bayar ganti rugi. Selain itu juga, dampak sosial kemasyarakatan setelah penggenangan Waduk Jatigede. Sejumlah fasilitas sosial dan fasilitas umum di lokasi permukiman baru warga Jatigede, banyak yang belum dibangun seperti jalan lingkungan, listrik, air bersih, dan sekolah. Upaya pemulihan ekonomi masyarakat pun belum dilaksanakan.

Pantauan “PR” di lapangan, aksi demo warga OTD Jatigede, berlangsung ricuh di depan gedung DPRD Kab. Sumedang Jalan Pangeran Aria Soeriaatmadja. Warga Jatigede terlibat cekcok mulut hingga saling dorong dengan aparat Polres Sumedang yang membuat barikade pagar betis di pintu masuk ke gedung wakil rakyat. Kericuhan terjadi, ketika warga OTD Jatigede memaksa masuk ke gedung dewan untuk menyuarakan aspirasinya. Namun, pasukan Dalmas Polres Sumedang tetap menahannya. Tak pelak, aksi saling dorong antara warga dengan polisi pun pecah. Pagar besi pun digoyang-goyang hingga nyaris roboh.

Aksi warga OTD itu sebagai bentuk kekesalan mereka, karena tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui mereka. Buntut kekecewaan dan rasa kesalnya itu, membuat perwakilan warga OTD marangsek masuk ke gedung dewan untuk sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah ruangan. Benar saja, dari mulai ruang komisi, tiga ruangan wakil ketua dewan, ruang rapat paripurna hingga ruang Ketua DPRD Kab. Sumedang Irwansyah Putra pun, semuanya kosong. Sidak disaksikan Kapolsek Sumedang Selatan Dilam, Kasubag Humas DPRD Denny Rulia beserta staf dan sejumlah wartawan peliput.

Dalam orasinya, warga OTD menilai anggota DPRD tidak becus menyelesaikan berbagai permasalahan Jatigede. Mereka juga tak punya kepedulian dan hati nurani membela nasib dan penderitaan rakyat Jatigede. Mereka duduk menjadi anggota dewan, hanya sekedar menerima gaji. “Keterlaluan. Dari 50 anggota dewan Kab. Sumedang, tidak satu pun anggota dewan yang ngantor. Semua ruangannya kosong, seperti rumah hantu. Dari pada kosong, lebih baik dipakai rumah OTD. Jika tidak ada satu pun anggota dewan yang menerima kami, besok kami akan menyegel gedung dewan ini,” ucap perwakilan warga OTD Jatigede, Rohmat Hidayat di sela aksi unjukrasa di kantor DPRD Sumedang.

Menyinggung hal itu, Kasubag Humas DPRD, Denny Rulia mengatakan, dari empat komisi di DPRD, hanya Komisi C yang sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sukabumi. “Kalau anggota dewan di komisi lainnya, kami tidak tahu kegiatannya apa? Seandainya ada kunker atau rapat komisi, pasti ada pemberitahuan dan laporan dulu ke Sekretariat DPRD. Namun, untuk anggota dewan komisi A,B dan D kami tidak tahu kemana dan kegiatannya apa,” kata Denny.

Perang mulut, kembali terjadi ketika massa OTD Jatigede berdemo di kantor IPP Pemkab Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung/Bypass Sumedang. Itu terjadi, ketika pasukan Dalmas Polres Sumedang menahan mereka di ruas jalan masuk ke kantor pemda. Mobil komando dan puluhan sepeda motor warga OTD, tidak boleh masuk di depan pendopo. Karena tak biasa mereka ditahan di ruas jalan, massa OTD sempat akan memaksa masuk hingga situasi tegang dan memanas. Namun, barikade Dalmas Polres Sumedang tetap tak bisa ditembus. Akhirnya warga OTD dipersilakan masuk ke pondopo untuk digelar audiensi dengan duduk bersila. Namun, hendak bertemu langsung dengan Bupati Sumedang Eka Setiawan dan Sekda Zaenal Alimin, tak terealisasi karena bupati dan sekda sedang menghadiri rapat penanganan bencana di Jakarta.

Audiensi dipimpin Asisten Pemerintahan Agus Sukandar yang dihadiri diantaranya, Kapolres Sumedang Agus Iman Rifa’i dan Kabag Ops Setya Widodo, dua orang anggota dewan Dede Suwarman dan Titus Diah, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan Nasional Sumedang, Mariman dan sejumlah perwakilan dinas terkait.

Menurut Ketua Perkumpulan Komunikasi Orang Terkena Dampak Jatigede Bersatu (Perkotdam Jatiber) Djaya Albanik, Bupati Sumedang Eka Setiawan dinilai tidak bertanggungjawab dengan penyelesaian berbagai dampak sosial, terutama permasalahan pembebasan lahan tahun 1982-1986. Bahkan janji akan menyelesaikan permasalahan dampak sosial Jatigede sejak rapat di Hotel Topas Bandung 6 bulan lalu, dinilai omong kosong belaka. Janji akan melakukan pertemuan dengan warga OTD pun, terus ditunda-tunda hingga saat ini.

“Sikap bupati berikut jajarannya di Pemkab Sumedang yang terus menunda-nunda penyelesaian dampak sosial Jatigede ini, merupakan pembiaran. Padahal, Presiden Jokowi ketika meninjau langsung Waduk Jatigede beberapa waktu lalu, sudah berkomitmen akan menyelesaikan semua permasalahan dampak sosial Jatigede hingga tuntas sampai akhir tahun ini. Tapi nyatanya, janji bupati akan menyelesaikan permasalahan Jatigede, hanya omong kosong,” ujar Djaya.

Hal senada dikatakan perwakilan OTD Jatigede, Rohmat Hidayat. Ia mengatakan, permasalahan tanah warga yang terlewat pembebasan lahan, salah ukur, salah klasifikasi tanah dan salah bayar, jelas harus diselesaikan pemerintah sekaligus dibayar ganti ruginya. Masalah lainnya yang krusial, yakni berlarut-larutnya pembukaan sebagian ruas jalan lingkar yang hingga kini belum dibangun. Ruas jalannya, yakni Darmaraja-Cieunteung-Darmajaya.

“Katanya selesai tahun ini. Sampai menjelang awal November ini, belum ada pengerjaan apa pun. Mustahil, ruas jalan lingkar ini bisa selesai tahun ini. Padahal, anggarannya sudah ada. Belum dibangunnya sebagian ruas jalan lingkar, dampaknya angkot dan ojek lumpuh. Anak sekolah harus jalan kaki 2 km dan rawan kecelakaan. Masalah lainnya, belum tersedianya listrik, air bersih dan jalan lingkungan di pemukiman baru warga OTD. Pemulihan ekonomi pun, belum diupayakan pemerintah,” ujar Rohmat.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan Agus Sukandar mengatakan, tuntutan dan aspirasi warga OTD Jatigede itu, akan dibahas pada agenda rapat bupati dengan Satuan Kerja (Satker) Jatigede, Rabu 2 Novemver 2016 nanti. Rapat tersebut akan melibatkan sejumlah perwakilan warga OTD, BPN Sumedang dan kepala dinas terkait. “Jadi, semua aspirasi dan tuntutan warga OTD bisa langsung disampaikan pada rapat Rabu depan. Dalam rapat nanti, akan dibahas semua permasalahan Jatigede sampai tuntas. Bahkan mudahan-mudahan bisa menghasilkan keputusan karena dihadiri langsung oleh bupati,” katanya.

Anggota DPRD Kab. Sumedang, Dede Suwarman menambahkan, diharapkan dalam rapat nanti, tak sekedar rapat tapi harus menghasilkan solusi untuk penyelesaian masalah Jatigede. “Terus lagi, pembahasannya jangan dari nol lagi, tapi melanjutkan proses yang sudah berjalan,”