Masih Banyak Dipakai Si Kaya, Penyaluran Gas 3 Kg Salah Sasaran

by -20 views

Penjualan gas elpiji tabung 3 kg salah sasaran sehingga kerap terjadi kelangkaan gasbersubsidi di Sumedang. Tabung gas elpiji 3 kg atau si melon hanya diperuntukan untuk keluarga miskin dan disubsidi pemerintah namun nyatanya banyak keluarga mampu dan juga perusahaan yang menggunakan.

Akibat langkanya gas epiji 3 kg ini mmebuat harga melambung mencapai Rp 25 ribu dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 16.500 per tabung.

Ketua Komisi B DPRD, Yadi Mulyadi menyebutkan sepanjang terjadi salah sasaran penjualan gas elpiji maka akan terus terjadi kelanggkaan. “Selama gas elpiji 3 kg yang disubsidi salah sasaran maka akan selalu ada kelangkaan,” kata Yadi usai rapat dengan agen dan pangkalan gas elpiji d ruang Komisi B DPRD, Senin (5/12).

Menurutnya, setiap tahun Sumedag mendapat jatah 8,800 juta tabung gas elpiji 3 kg. “Jumalh ini cukup bahkanlebih untuk memasok kebutuhan keluarga miskin di SUmedang yang berjumlah 300 ribuan kepala keluarga,” kata Yadi.
Namun, terang dia, masih banyak keluarga yang mampu bahkan perusahaan yang juga menggunakan gas elpiji bersubsidi ini sehingga terjadi kelangkaan. “Banyak keluarga mampu bahkan pegawai negeri sipil memakai gas elpiji bersubsidi. Selain perusahaanjuga banyak yang memakai gas elpiji 3 kg,” katanya.

Ia menyebutkan banyak pedagang baso, rumah makan sampai peternak ayam yang memakai gas elpiji 3 kg. “Tabung gas 3 kg itu untuk keluarga miskin bukan untuk usaha. Peternakan ayam yang merupakan perusahaan besar memakai gas elpiji 3 kg untuk menghangatkan kandang ayam,” katanya.

Menurutnya, untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dberi jatah 2 tabung per minggu tapi kenyataannya mereka mengambil sampai 10 tabung permingu. “Sehingga untuk kebutuhan keluarga tetap kurang,” katanya.

Yadi menyebutkan kondisi ini diperparah lagi banyaknya pengecer dadakan yang memamfaatkan gas elpiji bersubsidi. Bahkan tingginya harga gas bersubsidi ini dimamfaatkan sopir penyalur gas ini. “Tadi terungkap gas yang harusnya didistribusikan ke pangkalan dari agen ternyata dibeli sebagian oleh sopir yang mengantar gas. Harusnya mengantar 200 tabung tapi ternyata 50 tabung dibeli sopirnya,” kata Yadi.

Ia menyarankan supaya penjualan gas ini tidak dibayar secara langsung setelah gas ada. “Sebaiknya dibayar sistem transper bank dari pangkalan ke agen sehingga tak ada yang berniat curang,” katanya.

Sebab, kata dia, dari agen itu harganya sesuai aturan. “Dibeli oleh sopir dan dijual ke konsumen akhir dengan harga yang mahal sehingga mendapat keuntungan besar,” katanya.

Menurutnya, pemkab harus membuat regulasi larangan atau himbauan bagi keluarga mampu atau PNS supaya jangan menggunakan gas bersubsidi. “Juga harus ada pengawasan di tingkat pengecer yang leluasa memainkan harga,” katanya